radarsampit.jawapos.cim- Berbagai reaksi dari sejumlah negara bermunculan setelah Amerika Serikat (AS) melancarkan operasi militer skala besar di Venezuela, dengan target menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores.
Maduro dan sang istri dilaporkan ditangkap oleh pasukan Delta Force AS pada Sabtu dini hari (3/1) waktu setempat, dalam serangan mendadak. Ia kemudian diterbangkan keluar dari Venezuela, dan dibawa ke New York.
Inggris menjadi salah satu negara Barat dan sekutu AS yang tidak menunjukkan simpati terhadap penangkapan Maduro. Secara terbuka, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan pemerintahnya 'tidak meneteskan air mata' atas berakhirnya rezim Maduro, yang selama ini dianggap tidak sah oleh pihaknya.
Sikap Eropa bisa dikatakan terbelah. Uni Eropa melalui Kepala Diplomasi Kaja Kallas menegaskan bahwa Maduro memang tidak memiliki legitimasi. Namun dirinya tetap menekankan pentingnya transisi damai dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Sedangkan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan harapan agar proses pergantian kekuasaan berlangsung demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat Venezuela. Sementara Kanselir Jerman Friedrich Merz, menilai legalitas operasi AS sebagai persoalan yang rumit. Dan dia mengingatkan bahwa instabilitas politik di Venezuela tidak boleh semakin memburuk.
Dukungan penuh justru datang dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji Donlad Trump atas apa yang ia sebut sebagai kepemimpinan berani dan bersejarah.
Sementara itu sebagian besar negara-negara Amerika Latin mengecam serangan AS tersebut. Kecuali Argentina melalui Presiden Javier Milei, yang dikenal dekat dengan Trump, menyambut penangkapan Maduro dengan unggahan dukungan di media sosial, menyebut kebebasan kini 'bergerak maju'.
Gelombang kecaman justru datang dari Brasil, Kolombia, Chile, hingga Uruguay yang menilai tindakan AS telah melampaui batas.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional yang berpotensi menyeret dunia ke arah kekacauan global.
Presiden Kolombia Gustavo Petro juga menyebut, operasi militer itu sebagai serangan terhadap kedaulatan Amerika Latin. Begitu pula Presiden Chile Gabriel Boric mendesak solusi damai atas krisis Venezuela, bahkan pihaknya siap membantu Venezuela dalam menghadapi invasi AS.
Pemerintah Uruguay pun menegaskan kembali sikap lamanya yang menolak segala bentuk intervensi militer.
Sementara itu, melansir BBC, Rusia menuding AS telah melakukan agresi bersenjata, dan Tiongkok mengaku 'sangat terkejut' dan mengecam keras penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat.
Negara Iran yang tengah bersitegang dengan AS pun demikian. Negara yang juga lagi dalam situasi panas dengan AS itu menyebut serangan ke Venezuela itu sebagai pelanggaran nyata atas kedaulatan nasional Venezuela.
Dari kawasan Asia Tenggara, kecamatan datang dari Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap aksi Presiden AS Donald Trump yang melancarkan operasi militer dengan menangkap Presiden Venezuela Nicolàs Maduro.
Lewat akun Instagram resminya, Anwar menyebut tindakan AS telah melanggar hukum internasional dan kedaulatan sebuah negara. "Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat," tulisnya.
Anwar pun meminta agar Maduro dan istrinya yang ikut ditangkap dalam operasi tersebut, agar segera dibebaskan. Menurutnya, tindakan AS akan menjadi preseden yang berbahaya. Dia menyebut tindakan AS akan mengikis batas penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional.
"Apa pun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya," tegasnya.
Anwar juga mengatakan, rakyat Venezuela berhak menentukan masa depan politik mereka sendiri. Dalam sejarah, perubahan kepemimpinan yang disebabkan kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat.
"Malaysia menganggap penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebagai hal yang terpentinguntuk hubungan damai antar negara. Keterlibatan konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan yang paling kredibel menuju hasil yang melindungi warga sipil dan memungkinkan warga Venezuela untuk mengejar aspirasi sah mereka tanpa bahaya lebih lanjut," paparnya.
sementara itu, situasi di dalam negeri Venezuela masih tegang. Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello menyerukan warga tetap tenang dan mempercayai kepemimpinan nasional serta militer. Ia meminta dunia internasional bersuara atas apa yang disebutnya sebagai serangan terhadap negaranya.
Komando Tinggi Militer Venezuela, Minggu (4/1) secara resmi mengakui Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara negara itu, sebagai pengganti Nicolas Maduro.
Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyampaikan pengumuman tersebut melalui televisi nasional, mendukung putusan Mahkamah Agung yang menunjuk Rodriguez sebagai pemimpin sementara selama 90 hari.
Sementara itu PBB nampaknya belum bisa mengambil sikap nyata. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hanya menyatakan keprihatinan mendalam dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa menjadi preseden berbahaya bagi tatanan global.
Selain pro kontra tersebut, kritik datang dari Senat di AS. Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menyebut Maduro memang diktator. Namun ia menilai, operasi militer tanpa persetujuan Kongres dan tanpa rencana pasca-operasi sebagai langkah ceroboh.
Pihak Kanada dan Norwegia mengambil posisi lebih moderat dengan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional serta dukungan bagi rakyat Venezuela agar dapat hidup dalam sistem demokratis dan damai.
Dengan respons dunia yang terbelah tajam, operasi militer AS di Venezuela kini bukan hanya soal nasib Nicolas Maduro, tetapi juga ujian besar bagi prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional di dunia.(ri/do/jpc)
Editor : Agus Jaka Purnama