PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Lima partai politik di Kalimantan Tengah mengirim sinyal politik kuat.
Dalam forum refleksi akhir tahun di Rumah Restorasi DPW Partai NasDem Kalteng, Senin (1/12/2025) malam, perwakilan NasDem, Gerindra, Hanura, PPP, dan PSI kompak mendesak Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengambil kebijakan berani dan strategis menghadapi berbagai tantangan daerah, mulai fiskal hingga mitigasi bencana.
Diskusi terbuka itu menyoroti serangkaian isu krusial, terutama pemangkasan dana transfer pusat yang berdampak pada TKD, urgensi peningkatan kemandirian fiskal, hingga perlunya percepatan digitalisasi layanan publik.
Lima parpol menilai Kalteng harus mampu memperkuat PAD agar tidak terlalu bergantung pada pusat.
Pertemuan ini menegaskan bahwa dinamika pemerintahan Kalteng akan terus dipantau secara kritis, namun konstruktif.
Para ketua parpol sepakat bahwa kritik adalah bentuk komitmen untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat Bumi Tambun Bungai.
Ketua DPW NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai kompetensi.
”Dinas Pendidikan harus diisi orang pendidikan, Dinas Sosial orang yang paham sosial. Letakkan orang yang tepat di waktu yang tepat,” ujarnya.
Faridawaty juga meminta pemerintah memperkuat komunikasi dengan legislatif, mengurangi belanja yang tidak perlu, serta membuka ruang dialog yang baik.
”Kami memberi masukan karena sayang terhadap Kalteng. Jangan baru dicari saat pilkada saja,” tegasnya.
Ketua DPD Gerindra Kalteng Iwan Kurniawan menilai, forum tersebut penting untuk memotret kondisi riil daerah.
”Masih banyak persoalan klasik seperti illegal logging dan illegal mining yang harus mendapat perhatian,” katanya.
Sebagai parpol pengusung utama, Gerindra menegaskan komitmen mengawal janji kampanye. Iwan bahkan memastikan akan ada pertemuan evaluasi pada akhir Januari atau awal Februari 2026.
”Konkretnya, kami meminta tunaikan janji kampanye. Semoga segera terealisasi dan berharap seiring sejalan dengan pemerintah pusat, termasuk pemberantasan korupsi, illegal mining dan lainnya,” katanya.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran baru sembilan bulan memimpin. Beberapa program berjalan, namun sejumlah isu disebut belum optimal, seperti pembangunan infrastruktur pedalaman dan hilirisasi sektor unggulan.
Wakil Ketua DPW PSI Kalteng Rano Rahman menekankan, gubernur masih berada pada fase penyiapan landasan dan butuh waktu untuk akselerasi.
”Kepemimpinan Gubernur Kalteng masih dalam fase penyiapan landasan dan penegasan komitmen. Perlu waktu untuk akselerasi, jadi tidak bisa dikatakan gagal memenuhi janji politiknya,” kata Rano.
Dia juga menyoroti perlunya penguatan implementasi kebijakan baru, percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, serta peningkatan komunikasi terkait janji politik agar masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah. Mitigasi bencana juga dinilai penting, tidak hanya karhutla.
”Mitigasi bencana di luar kabut asap karhutla masih perlu ditingkatkan. Bencana di Sumatera bisa kita jadikan bahan refleksi, jangan sampai terjadi di Kalteng,” ujarnya.
Ketua DPW PPP Kalteng Awaludin Noor mengingatkan perlunya penyesuaian regulasi pascaputusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.
”Undang-undang pemilu perlu disiapkan agar jadwal 2029 berjalan baik,” jelasnya.
Dia juga menyoroti potensi gejolak akibat pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang diprediksi terasa mulai 2026.
”Legislatif dan eksekutif harus menyiapkan langkah antisipasi sejak sekarang,” katanya.
Awaludin mendorong gubernur berani mengambil terobosan, termasuk memaksimalkan CSR perusahaan untuk kepentingan publik.
”Pemerintah daerah harus berani bersuara ke pusat. Masukan bukan untuk menyerang, tapi untuk memperbaiki,” tegasnya. (daq/ign)
Editor : Gunawan.