Radarsampit.jawapos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, pada Senin (3/11). Dalam OTT tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid turut diamankan bersama sejumlah pihak lain.
OTT tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau, Abdul Wahid tercatat merupakan Anggota DPR RI Fraksi PKB periode 2019-2024. Abdul Wahid tercatat telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK sebagaimana diwajibkan bagi setiap pejabat publik.
Menelisik harta kekayaan Abdul Wahid dalam elhkpn.kpk.go.id, pada Senin (3/11), tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 4.806.046.622 atau Rp 4,8 miliar. LHKPN itu terakhir dilaporkan saat dirinya menjabat sebagai Anggota DPR RI pada 31 Maret 2024 untuk tahun periodik 2023.
Abdul Wahid tercatat memiliki tanah dan bangunan sebanyak 12 bidang yang tersebar di Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, dan Jakarta Selatan. Total aset tidak bergerak milik Abdul Wahid itu sejumlah Rp 4.905.000.000.
Politikus PKB itu juga tercatat memiliki alat transportasi, berupa mobil Toyota Fortuner tahun 2016, Rp 400 juta; dan mobil Mitsubishi Pajero 2017, Rp 380 juta. Aset bergerak milik pria yang karib disapa Gus Wahid itu sejumlah Rp 780 juta.
Abdul Wahid juga mengklaim memiliki kas dan setara kas senilai Rp 621.046.622. Namun, Wahid tercatat memiliki utang sebesar Rp 1,5 miliar. Sehingga total harta seluruhnya mencapai Rp 4.806.046.622
Profil Gubernur Riau Abdul Wahid
Abdul Wahid merupakan politikus PKB. Pria yang karib disapa Cak Wahid, resmi dilantik sebagai Gubernur Riau periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Ia menjadi salah satu gubernur termuda di Indonesia yang datang dari latar belakang pesantren dan keluarga sederhana.
Lahir di Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, pada 21 November 1980, Abdul Wahid meniti perjalanan panjang dari pesisir menuju pucuk kepemimpinan daerah.
Abdul Wahid menimba pendidikan di SD dan MTs Sei Simbar, Wahid melanjutkan ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin di Canduang, Sumatera Barat. Dari sanalah dasar nilai keislaman dan kepemimpinan mulai tertanam kuat.
Selepas menimba ilmu agama, Wahid melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau dan meraih gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I) pada 2004. Ia kemudian menempuh pendidikan pascasarjana dan memperoleh gelar Magister Sains (M.Si).
Aktivitasnya di organisasi mahasiswa dan gerakan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) membentuk dirinya menjadi pribadi yang vokal dan peduli pada isu-isu sosial.
Karier politik Abdul Wahid dimulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang menaunginya sejak awal. Ia terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dua periode (2009–2019) dan kemudian melangkah ke tingkat nasional sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.
Selama di parlemen, ia dikenal sebagai legislator muda yang lantang memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir dan petani kelapa.
Pada Pilkada Riau 2024, Wahid mencalonkan diri sebagai gubernur bersama pasangannya, S.F. Hariyanto. Pasangan ini unggul di sepuluh kabupaten/kota dan berhasil mengantarkan PKB untuk pertama kalinya memimpin Riau.
Namun, kini kariernya terperosok setelah dikabarkan terjaring OTT KPK. Abdul Wahid tengah dalam pemeriksaan intensif tim penindakan KPK. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko