SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Akademisi di Kotim Riduan Kesuma menilai, akar masalah dugaan penyimpangan BBM di Kotim sulit diselesaikan. Pasalnya, banyak kepentingan yang terlibat di dalam bisnis minyak itu.
Akibatnya, masyarakat selalu menjadi korban. Pertamina seolah tak berdaya menghadapi persoalan yang terus berulang dalam distribusi BBM.
”Untuk penyelesaian sengkarut distribusi BBM ini sebenarnya sudah terpampang jelas dalam sistem dan mekanisme yang dilakukan Pertamina, baik dalam hal kuota, pembelian oleh SPBU, sistem transportasi oleh Pertamina Patra Niaga juga sudah jelas karena sampai di tandon penampungan SPBU diantarkan (khusus yang subsidi). Hanya saja, dalam implementasinya banyak titipan jatah yang diberikan oleh pemilik SPBU,” kata Riduan.
Menurutnya, penyalahgunaan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari calo, pelangsir, oknum tertentu, hingga manajemen SPBU yang bekerja sama dengan pihak luar.
Dia juga menyoroti kemungkinan adanya permainan dalam distribusi BBM non-subsidi atau industri.
”Praktik ini memanfaatkan penampungan dari BBM subsidi yang ditampung pengepul besar, kemudian dijual seolah-olah menjadi barang industri dengan harga industri. Ruang seperti inilah yang membuat kesulitan mendapatkan BBM subsidi tidak pernah usai,” ungkapnya.
Riduan menyebut, praktik seperti ini telah berlangsung lama. Bahkan, ada dugaan keterlibatan sejumlah pihak terkait dalam lingkaran bisnis haram tersebut.
Dia berharap aparat keamanan dan Pertamina tidak menutup mata terhadap permainan penyaluran BBM subsidi. Jika dikalkulasikan, kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM di Kotim bisa mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.
”Khusus untuk persoalan BBM di Kotim, kami minta hal ini menjadi atensi Kapolres Kotim untuk melakukan pengawasan atau razia selama satu bulan, bisa dilakukan di darat maupun di sungai karena semuanya berasal dari dua titik itu,” ujar Riduan.
Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotim Susilo menilai, sudah saatnya dilakukan penindakan tegas tanpa tebang pilih terhadap semua pihak, mulai dari pengelola SPBU hingga oknum pelangsir.
Penyimpangan subsidi diduga kuat merupakan hasil persekongkolan sejumlah pihak agar praktik tersebut bisa berjalan mulus.
Dia menilai antrean panjang kendaraan tidak layak jalan di SPBU seharusnya menjadi sinyal jelas adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Namun, kondisi tersebut kerap dibiarkan dan dianggap hal biasa, terutama di SPBU luar wilayah perkotaan.
”Kebanyakan isinya antrean mobil yang kondisinya tidak layak jalan. Kasihan masyarakat yang benar-benar memerlukan solar tak kebagian,” ujar Susilo.
Dia juga menyoroti masih adanya pengusaha yang menggunakan BBM subsidi untuk kepentingan usaha, padahal seharusnya menggunakan BBM industri.
”Mohon maaf, bagi teman-teman pengusaha yang merasa sudah mampu, tidak haruslah menggunakan solar subsidi, karena itu haknya orang-orang yang benar-benar memerlukan. Saya mempunyai beberapa unit, sampai sekarang belum pernah menggunakan solar subsidi untuk kepentingan usaha,” tegas Susilo.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menegaskan komitmennya menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sampit.
Penegasan itu disampaikan sebagai respons keluhan masyarakat terkait dugaan praktik pelangsiran dan ketidaktertiban di sejumlah SPBU.
”Kami berkomitmen untuk terus memastikan penyaluran BBM di wilayah Sampit berjalan sesuai ketentuan, serta terus memastikan ketersediaan stok BBM tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat," kata Edi Mangun, Area Manager Communication, Relations dan CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Kamis (23/10).
Edi menjelaskan, pihaknya melalui Sales Area Retail Kalimantan Tengah telah melakukan pengecekan langsung ke SPBU dan memastikan seluruh proses distribusi BBM berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.
”Untuk kendaraan roda empat, pembelian BBM jenis Pertalite telah menggunakan sistem barcode sesuai ketentuan. Sedangkan untuk kendaraan roda dua, seluruh SPBU telah kami imbau agar hanya melayani kendaraan dengan tangki standar dan tidak melayani kendaraan dengan tangki modifikasi,” jelasnya.
Dia menegaskan, Pertamina tidak akan menolerir operator yang terlibat penyalahgunaan BBM.
”Operator yang terindikasi melanggar telah diberikan sanksi berupa skorsing dan pembinaan langsung oleh manajemen SPBU. Seluruh operator juga telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan BBM dan apabila terbukti melakukan pelanggaran akan langsung diberhentikan,” tegasnya. (ang/ign)
Editor : Gunawan.