SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Situasi suram membayangi pelaksanaan pembangunan daerah tahun depan.
Kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah diperkirakan bakal berdampak pada banyak sektor akibat penghematan habis-habisan yang dilakukan Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim).
Pemerhati kebijakan publik dan politik di Kotim Agung Adisetiyono mengatakan, Pemkab Kotim bakal kelimpungan membayar tunjangan pegawai hingga pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis.
Dana transfer yang tersisa kemungkinan hanya cukup untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai dan kebutuhan dasar pemerintahan.
”Kalau saya melihat, tahun depan PNS atau ASN akan kena dampaknya juga. Bukan hanya pembangunan fisik,” kata Agung.
Menurutnya, jika daerah tetap melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis, mau tak mau harus mengalihkan anggaran dari sektor lain.
”Tentunya ada program yang dikorbankan. Bayangkan saja kalau alokasi pendidikan minimal 20 persen, kemudian disusul kesehatan lagi, sedangkan belanja pegawai kita juga besar,” katanya.
Agung melanjutkan, APBD Kotim 2025 terhitung ada sekitar Rp957 miliar. Belanja pegawai terus membengkak dari tahun ke tahun.
Seperti tahun 2023, belanja pegawai membutuhkan sekitar Rp776 miliar.
”Apalagi tahun ini ada PPPK yang harus dibebankan ke daerah untuk dibayar. Tentunya akan lebih besar lagi anggaran yang diperlukan,” kata Agung.
Dia menyarankan pemerintah daerah menyusun ulang program yang betul-betul mendesak harus dilaksanakan.
Kegiatan yang tidak urgen bisa saja ditunda agar program pendidikan gratis, BPJS, serta hak-hak pegawai bisa terbayarkan dengan baik.
”Saya kira itu saja dulu yang harus diprioritaskan. Kapan perlu tahun depan, kalau memang tidak perlu ada proyek, ya tiadakan saja untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah,” katanya. (ang/ign)
Editor : Gunawan.