JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang disusun untuk mengerek daya beli sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Paket ini terdiri dari 17 program yang dipilah menjadi 8 program akselerasi tahun ini, 4 program yang dilanjutkan pada 2026, serta 5 program khusus fokus penyerapan tenaga kerja. Rangkaian kebijakan ini disebut sebagai paket ekonomi 8+4+5.
Delapan program yang akan dijalankan pada semester II-2025 memerlukan alokasi anggaran sekitar Rp15,66 triliun.
Sebagian besar pembiayaan berasal dari APBN senilai Rp12,79 triliun, sementara sekitar Rp2,87 triliun bersumber dari non-APBN (termasuk alokasi dari BPJS Ketenagakerjaan).
Rincian program mencakup beberapa inisiatif yang menyasar kelompok rentan dan sektor padat karya, yakni program magang untuk lulusan perguruan tinggi (target 20.000 peserta dengan alokasi untuk uang saku).
Kemudian, perluasan fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata/horeka, bantuan pangan untuk jutaan keluarga, subsidi iuran JKK/JKM bagi pengemudi ojek online dan pekerja logistik, skema padat karya (cash-for-work), serta program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
Beberapa program juga menargetkan percepatan deregulasi dan pengembangan perkotaan untuk mendukung gig economy. Rincian program ini tercantum dalam materi paket ekonomi pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kesiapan aturan dan skema pendanaan.
”Total APBNnya Rp12,79 triliun, sedangkan non-APBN dari BPJS sekitar Rp2,87 triliun — semuanya sudah kami siapkan aturannya,” ujar Suahasil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, pemerintah akan melakukan penggeseran antar-pos anggaran agar dana yang siap terealisasi dapat segera dipakai.
”Pos anggaran kan bisa digeser-geser; yang diprediksi tidak terserap sampai akhir tahun akan kami alihkan ke yang lebih siap,” kata Purbaya.
Sementara itu, Head of Equity Research Tuntun Sekuritas Vincent Tjoe mengatakan, paket stimulus tidak hanya berdampak pada preferensi investor, tetapi juga mendorong aktivitas usaha dan penyerapan tenaga kerja.
”Stimulus ini bukan cuma menenangkan investor. Jika bisnis tumbuh, lapangan kerja juga bertambah. Yang penting program ini mendorong penciptaan kerja, bukan memicu inflasi,” kata Vincent. (*/ign)
Editor : Gunawan.