SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Kebijakan kerja sama operasional (KSO) yang dijalankan PT Agrinas Palma Nusantara dalam mengelola perkebunan kelapa sawit sitaan negara di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi bara sengketa.
Aspirasi masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan berpotensi memicu konflik bila tidak direspons.
Kondisi demikian seiring kian derasnya gelombang protes terhadap Agrinas yang menggandeng pihak dari luar daerah tersebut.
Penolakan terus digaungkan berbagai kalangan, mulai dari politikus, lembaga adat, tokoh masyarakat, hingga akademisi.
”Kami menolak keras skema KSO yang dibuat Agrinas di Kalteng, karena membuat masyarakat lokal lagi-lagi hanya menjadi penonton,” tegas Ricko Kristolelu, Ketua Tantara Lawung Adat Mandau Telawang, Selasa (16/9).
Menurut Ricko, saat ini yang bekerja dan mengelola kebun negara yang dilakukan Agrinas merupakan pihak dari luar daerah.
Dia menyebut warga sekitar yang selama ini menyuarakan kesejahteraan terkesan diabaikan.
”Harus ada keberpihakan pemerintah melalui BUMD untuk menyejahterakan masyarakat lokal,” katanya.
Ricko juga mendorong wakil rakyat dari Kalteng yang bertugas di Jakarta agar ikut bersuara untuk kepentingan masyarakat lokal.
”Wakil kita di Jakarta juga harus mendorong agar Agrinas ini lebih memberdayakan badan usaha lokal, supaya jangan jadi penonton,” katanya. (ang/ign)
Editor : Gunawan.