PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Sebagian besar masyarakat Kalteng menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman yang selama ini jadi jaminan keamanan dan kedamaian.
Karena itu, munculnya isu intoleransi langsung memicu reaksi keras publik, terutama warga lokal. Silih berganti warga menyuarakan ”perang” terhadap bibit perpecahan.
Pengamatan Radar Sampit, sejak mencuatnya isu penolakan pembangunan rumah ibadah di Kotim awal pekan ini—yang direspons cepat pemerintah hingga pembangunan dipastikan terus berjalan, media sosial jadi tempat warga kembali mempertegas bahwa Kalteng merupakan wilayah yang menjunjung tinggi Falsafah Huma Betang yang menghargai keberagaman.
Tak hanya di media sosial, sejumlah warga pun turun ke jalan untuk memastikan bibit perpecahan tak boleh hidup di Bumi Tambun Bungai.
Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Tolak Intoleransi Kalteng (Gertak Kalteng), menggelar aksi damai menolak segala bentuk intoleransi dan kekerasan berbasis agama, Kamis (24/7), di Kantor Gubernur Kalteng.
Dalam aksinya, massa menyampaikan empat tuntutan utama. Yakni menuntut Kemenag menjamin segala aktivitas seluruh umat beragama di indonesia; seluruh instansi penegak hukum agar menindak oknum yang menggunakan jabatannya menghalang-halangi kegiatan keagamaan di seluruh Indonesia.
Kemudian, mendesak Gubernur Kalteng memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua masyarakat di Kalteng tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan ras. Terakhir, menolak segala bentuk intoleransi yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Aksi berlangsung damai. Massa menyerahkan surat tuntutan kepada perwakilan Pemprov Kalteng.
Koordinator Aksi Aris menekankan, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas meningkatnya kasus-kasus intoleransi di beberapa wilayah.
Termasuk pelarangan ibadah, penyegelan rumah ibadah, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Dia menegaskan, Kalteng selama ini dikenal dengan tingginya toleransinya, sehingga harus terus dijaga dari pengaruh radikalisme dan politik identitas.
”Intinya, jangan sampai hal itu (intoleransi, Red) terjadi. Kami akan terus kawal untuk Kalteng,” tegasnya.
Kepala Kesbangpol Kalteng Katma F Dirun mengatakan, Pemprov Kalteng menyambut baik komitmen tersebut. Kalteng memiliki Falsafah Huma Betang, sehingga menghormati keragaman agama dan suku.
”Kami terus membangun keharmonisan di Kalteng. Kalteng ini tidak pernah menolak pembangunan rumah ibadah dan Kalteng harmonis,” tegasnya.
Kabag Ops Polresta Palangka Raya Kompol Permadi mengatakan, ratusan personel dari berbagai satuan dikerahkan untuk memastikan kelancaran pengamanan di lokasi unjuk rasa yang menjadi pusat konsentrasi massa.
Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
”Kami hadir untuk menjamin keamanan seluruh pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat umum. Sinergi dan komunikasi yang baik adalah kunci agar kegiatan berlangsung aman dan tertib,” katanya. (daq/ign)
Editor : Gunawan.