SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Gahara menegaskan, pihaknya siap turun ke lapangan mengamankan kebijakan Gubernur Kalteng terkait penertiban truk ODOL.
”Masyarakat saya kira siap bersama-sama dengan pemerintah menertibkan angkutan yang melanggar aturan, termasuk selama ini angkutan yang keluar dari Kotim ke Pulau Jawa. Salah satunya angkutan berat, bahkan kayu-kayu yang melintas dari Pelabuhan Sampit,” kata Gahara.
Gahara merasa tidak nyaman dengan ulah segelintir oknum sopir yang menentang kebijakan Gubernur Kalteng. Bahkan mengancam menutup akses pelabuhan dari Jawa ke Kalteng.
”Memangnya mereka siapa? Keputusan Gubernur menertibkan truk ODOL ini punya dasar hukum yang jelas dan Gubernur adalah representasi dari pemerintah pusat. Ini harus didukung, karena ada hukum yang mengatur kendaraan ini,” tegas Gahara.
Ketua DPC Gerindra Kotim Juliansyah mengatakan, Kotim merupakan salah satu daerah yang dilintasi angkutan ODOL paling banyak di Kalteng. Salah satunya dari sekor usaha perkebunan.
”Kemampuan jalan 8 ton. Kemudian muncul truk 10 ton dan parahnya beberapa tahun ini muncul lagi truk kapasitas sampai 20 ton, sementara kemampuan jalan kita maksimal 8 ton. Ini wajar saja dilakukan penertiban, kecuali kalau kelas jalannya memadai,” kata Juliansyah.
Menurutnya, persoalan ini ada di pengusaha angkutan yang dinilai tidak memikirkan kondisi jalan daerah. Parahnya, truk yang digunakan menggunakan nomor polisi luar daerah.
”Penertiban ODOL ini bukan barang baru. Sudah sejak lama. Cuma saat Gubernur ini saja yang lagi gencar-gencarnya melakukan penertiban, karena memahami akar masalah kerusakan infrastruktur ini adalah di angkutan berat,” tegasnya. (ang/ign)
Editor : Gunawan.