SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Suara penolakan terhadap program transmigrasi yang akan dilaksanakan pemerintah terus mengalir dari berbagai kalangan.
Proyek tersebut dinilai sudah usang. Tak relevan dengan perkembangan zaman dan potensial memicu konflik baru dengan penduduk lokal.
Selain Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim yang sebelumnya menyuarakan secara terbuka program tersebut, organisasi masyarakat adat Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) juga menyampaikan hal serupa.
Melalui video yang beredar luas, seratus lebih anggota Pasukan Merah tersebut menolak keras program transmigrasi di wilayah Kalimantan.
Pemerintah pusat didesak menghentikan sementara rencana program transmigrasi. Kemudian kajian menyeluruh dari sisi sosial, budaya, dan hak masyarakat adat.
Hal tersebut penting untuk mencegah masyarakat lokal jadi ”korban” atau penonton di tanahnya sendiri, sementara pendatang diberi sejumlah fasilitas.
Terkait derasnya arus perlawanan program tersebut, pemerhati kebijakan publik di Kotim, Muhammad Gumarang menilai, konsep pemindahan penduduk padat ke daerah lain yang penduduknya lebih sedikit, dinilai tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini.
”Sudah bukan zamannya lagi memindahkan penduduk dengan pola-pola lama tersebut. Harus ada perubahan konsep yang mendasar agar program transmigrasi bisa berjalan dengan sendirinya,” kata Gumarang, kemarin (17/7).
Menurut Gumarang, saat ini bukan lagi era pemerintahan Presiden Soeharto yang dengan mudahnya memindahkan penduduk dalam jumlah besar ke daerah lain, seperti Kalteng.
Hal tersebut akan menimbulkan reaksi keras dari kalangan penduduk setempat.
”Sekarang tidak bisa lagi. Pemerintah harus berpikir bagaimana transmigrasi alamiah bisa terjadi dengan pola modernisasi,” ujarnya.
Menurut Gumarang, transmigrasi bisa dilakukan apabila daerah tujuan dibangun terlebih dulu hingga lebih maju dalam segala bidang.
Baik infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan warga yang tidak lagi hidup dalam garis kemiskinan.
”Semestinya pemerintah pusat kalau mau menjadikan Kalteng tujuan transmigrasi, dipersiapkan dan dibangun dulu supaya maju. Baik itu ekonomi, infrastruktur, dan hilirisasi pabrik ada di Kalteng,” katanya.
”Maka, secara otomatis pemindahan penduduk dari Jawa ke Kalteng akan berjalan sendiri tanpa harus pemerintah mengucurkan anggaran besar dari APBN untuk menyiapkan lahan dan rumah serta modal hidupnya,” tambah Gumarang.
Dia melanjutkan, apabila masyarakat Kalteng sudah sejahtera dari segi ekonomi, maka tidak ada masalah dengan program itu.
”Ini bisa dikatakan sebagai transmigrasi kekinian atau modernisasi,” ujarnya.
Apabila transmigrasi dipaksakan dengan kondisi seperti sekarang, tambahnya, program itu akan mendapatkan penolakan dan memicu persoalan di daerah.
Hal itu disebabkan persoalan kemiskinan yang masih membelit sebagian masyarakat hingga konflik sosial dan pertanahan yang sangat kompleks.
”Kita harus mengakui, masyarakat lokal saat ini dihadapkan dengan banyak masalah. Hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan konflik pertanahan masih jadi persoalan utama. Lalu, tiba-tiba datang para transmigran yang difasilitasi negara. Diberikan lahan dan sertifikatnya, serta kebutuhan hidup, secara otomatis ini akan memicu kecemburuan. Artinya, program transmigrasi pola lama ini sudah tidak relevan,” katanya.
Selain itu, Gumarang berpandangan, program transmigrasi juga berpotensi jadi ladang korupsi dan konflik.
”Hal itu karena anggarannya begitu besar membebani APBN, serta membuka ruang-ruang untuk celah pelaku korupsi,” katanya. (ang/ign)
Editor : Gunawan.