SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Program Sekolah Rakyat Rintisan bagi warga tak mampu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi tantangan tersendiri, terutama jenjang Sekolah Dasar (SD).
Salah satu kendala utama bukan semata masalah ekonomi, tetapi keraguan orang tua melepas anaknya tinggal di asrama.
”Banyak orang tua merasa belum tega melepas anaknya yang masih kecil untuk tinggal di asrama. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi lebih kepada kesiapan emosional orang tua,” ujar Kepala Dinas Sosial Kotim Hawianan.
Menurutnya, kewajiban tinggal di asrama menjadi bagian dari konsep Sekolah Rakyat sebagaimana yang dirancang Kementerian Sosial.
Tujuannya agar karakter anak bisa dibentuk sejak dini, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, tidak semua orang tua siap dengan konsep tersebut.
”Dari pandangan kementerian, membentuk karakter anak lebih efektif sejak dini. Kalau sudah besar, pembentukan karakter lebih sulit. Tapi, kami memahami, sebagai orang tua tentu tidak mudah melepas anak yang masih kecil ke lingkungan asrama,” jelasnya.
Di Kotim, proses seleksi calon siswa sudah dilakukan. Data hasil seleksi telah dikirim ke pusat, dengan hari ini menjadi batas akhir verifikasi lapangan.
Verifikasi dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) karena beberapa calon siswa tidak terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
”Mereka tetap kami usulkan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Karena walaupun tidak masuk DTSEN, secara kondisi memang layak. Makanya BPS ikut turun langsung melakukan wawancara untuk memastikan kewajaran data,” kata Hawianan.
Hingga saat ini tercatat ada 14 calon siswa SD dan 56 calon siswa SMA yang mendaftar. Kuota yang ditargetkan masing-masing jenjang sebenarnya 50 siswa.
Namun, justru untuk jenjang SD yang mengalami kekurangan peminat.
”Untuk SMA malah berlebih, sedangkan SD masih jauh dari kuota. Jika nantinya kuota SMA tetap harus 50 siswa, maka akan ada proses seleksi lagi untuk menentukan siapa yang paling layak diterima,” imbuhnya.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat belum bisa dimulai karena menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial.
Persiapan dari pemerintah daerah terus dilakukan, termasuk pembenahan fasilitas belajar di Islamic Center yang menjadi lokasi sekolah rintisan.
”Semua yang menjadi kewenangan kami di daerah sedang kami siapkan. Soal waktu pelaksanaan dan petunjuk teknis lainnya, kami masih menunggu arahan kementerian. Targetnya tetap tahun ini, walaupun agak terlambat dari sekolah reguler. Tapi itu hanya soal penyesuaian,” kata Hawianan. (yn/ign)
Editor : Gunawan.