SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pelayanan kesehatan di RSUD dr Murjani Sampit masih menjadi sorotan. Pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan rumah sakit itu diharapkan jadi momentum perbaikan profesionalitas dan empati dalam melayani masyarakat.
”Kami berharap profesionalitas lebih ditingkatkan. Juga kepekaan terhadap situasi dan permasalahan masyarakat,” kata anggota DPRD Kotim Marudin, Jumat (11/4).
Politikus PKB itu menyampaikan hal tersebut setelah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah rumah sakit besar, seperti RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya dan RSUD Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Marudin menekankan pentingnya kehadiran petugas public relation di berbagai titik dalam lingkungan rumah sakit.
Peran mereka penting sebagai garda terdepan pendampingan bagi masyarakat yang memerlukan informasi saat mencari pelayanan kesehatan.
”Dengan sapaan ramah dan senyum saja bisa membuat suasana menjadi adem. Tensi masyarakat yang datang dengan permasalahan akan menurun saat merasa diperlakukan secara humanis,” ujarnya.
Dia juga menyoroti kurangnya sosialisasi terkait aturan atau kebijakan baru yang kerap kali membingungkan masyarakat.
Menurutnya, informasi yang tidak tersampaikan dengan baik bisa memicu prasangka atau kesalahpahaman.
”Manajemen rumah sakit harus inovatif dalam menciptakan sistem pelayanan publik. Terutama dari sisi hubungan masyarakat. Harus ada petugas di setiap unit yang siap mengarahkan dan memberikan informasi yang akurat,” kata Marudin.
Dia berharap manajemen RSUD dr Murjani Sampit tidak hanya fokus pada aspek medis, tapi juga pada pelayanan berbasis kemanusiaan dan komunikasi yang efektif agar masyarakat merasa lebih nyaman dan tertangani dengan baik.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kotim Langkap mendukung penuh wacana Bupati Kotim menyekolahkan putra-putri daerah menjadi dokter spesialis.
Menurutnya, langkah itu sangat strategis memperkuat kualitas dan kuantitas tenaga medis di daerah.
”Kami sangat mendukung. Karena memang saat ini tenaga dokter spesialis di Kotim sangat terbatas, bahkan banyak posisi kosong. Akibatnya, masyarakat kerap harus dirujuk ke luar daerah, padahal tidak semua warga bersedia,” ujar Langkap.
Namun demikian, Langkap mengingatkan agar program ini disertai regulasi dan perjanjian yang tegas.
Tujuannya, agar para dokter yang sudah dibiayai sekolahnya oleh pemerintah benar-benar mengabdi di Kotim, bukan justru pindah ke daerah lain setelah lulus.
”Jangan sampai setelah jadi dokter spesialis, mereka justru bekerja di tempat lain. Harus ada perjanjian. Jika mengingkari, harus siap mengganti biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kami sudah mendorong Dinas Kesehatan segera merumuskan aturan itu,” tegasnya.
Dia juga mendorong agar nantinya dokter spesialis tidak hanya ditempatkan di RSUD dr Murjani Sampit, tapi juga di rumah sakit pratama, seperti di Samuda dan Parenggean. Dengan begitu, pelayanan bisa lebih merata dan tidak terpusat di satu rumah sakit saja.
”Kami ingin pelayanan kesehatan dekat dengan masyarakat. Kalau dokter spesialis bisa hadir di Samuda atau bahkan nanti kalau ada rumah sakit dibangun di Sebabi, tentu akan sangat membantu warga,” kata Langkap.
Dia berharap setidaknya tersedia empat spesialis dasar di setiap rumah sakit pratama, seperti spesialis anak, penyakit dalam, bedah, dan kandungan.
”Kami ingin masyarakat Kotim mendapat pelayanan medis yang cepat dan tepat tanpa harus dirujuk ke luar daerah, karena itu program ini sangat positif dan patut direalisasikan,” katanya. (ang/ign)
Editor : Slamet Harmoko