SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur menyisihkan sebesar Rp90 miliar dari berbagai kegiatan yang dipangkas.
Dana itu akan digunakan untuk membiayai program yang tersendat akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat serta prioritas lainnya.
Penyesuaian kebijakan anggaran itu diambil dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung Bupati Kotim Halikinnor, Selasa (4/3).
Efisiensi dilakukan dengan memangkas sejumlah pos belanja yang dinilai tak prioritas. Beberapa di antaranya perjalanan dinas yang dipotong hingga 50 persen dan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
”Langkah ini harus kita ambil untuk menyesuaikan pengurangan DAK sebesar Rp141 miliar dari pusat. Maka, anggaran yang berhasil dihemat sebesar Rp90 miliar ini akan dialihkan untuk mendukung sektor prioritas, seperti pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Terutama jalan-jalan yang kondisinya memprihatinkan,” jelasnya.
Meski ada penyesuaian anggaran, Halikinnor menegaskan, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal tanpa terganggu kebijakan efisiensi.
”Pemangkasan ini tidak akan menyentuh program prioritas pelayanan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih juga kepada ASN yang memahami dan menerima pengurangan TPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas anggaran daerah,” kata Halikinnor.
Lebih lanjut Halikinnor mengatakan, beban belanja pegawai di Kotim saat ini masih berada di angka 35 persen, melebihi batas ideal 30 persen sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Tahun ini dirasionalisasi sebesar 3 persen dan masih berada di angka 32 persen. Oleh karena itu, tahun depan direncanakan rasionalisasi kembali agar persentasenya dapat ditekan menjadi 30 persen.
Selain efisiensi, Pemkab Kotim juga berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemampuan keuangan daerah.
”Kami akan melakukan rapat khusus bersama OPD pengelola PAD untuk menggali potensi daerah secara maksimal. Dengan begitu, kita tidak terlalu bergantung pada transfer dana pusat yang saat ini semakin terbatas,” katanya.
Hasil efisiensi Rp90 miliar tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung program prioritas yang sempat tertunda akibat pemangkasan dana pusat, salah satunya lima paket proyek infrastruktur yang sebelumnya dibatalkan karena sumber anggarannya berasal dari DAK.
”Sebagian dana efisiensi ini akan kami alokasikan untuk sektor-sektor yang memang urgen, termasuk melanjutkan program infrastruktur yang batal dilelang karena kebijakan pusat,” kata Halikinnor. (yn/ang/ign)
Editor : Slamet Harmoko