JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang hanya Rp10 ribu per porsi ramai mendapat sorotan. Sebab, anggaran sebesar itu dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Namun, pemerintah bersikukuh membantah anggapan tersebut.
Kemarin (2/12) Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa. Dari uji coba itulah didapat harga rata-rata Rp 10 ribu.
’’Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, ada yang lebih mahal. Nanti ada subsidi,” katanya.
Dia juga menegaskan, yang dibayar Badan Gizi bukan seporsi makanan. Melainkan bahan bakunya. ’’Menu akan diset satu bulan,” ujarnya. Karena itu, anggaran di APBN tidak berubah, yakni tetap Rp 71 triliun.
Dadan menjelaskan, nantinya dibuat satuan pelayanan sejumlah 30 ribu unit. Setiap satuan akan melayani 3 ribu anak sekolah untuk tahap awal. Lalu, akan ditambah untuk mencari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dadan juga menyatakan bahwa 82,9 juta penerima akan by name by address. Artinya, akan tepat sasaran.
Memang, awalnya baru data siswa saja yang dikantongi Badan Gizi. Karena itu, satuan pelayanan akan mencari data ibu hamil dan menyusui serta balita.
”Satuan pelayanan ini akan mengelola uang kisaran Rp 7 miliar sampai Rp 10 miliar. Sebanyak 85 persen uang yang turun akan digunakan untuk membeli bahan baku,” katanya. Sisanya dipakai untuk membiayai petugas yang memasak.
Sementara itu, dosen Prodi Seni Kuliner Politeknik Pariwisata NHI Bandung Christian Helmy Rumayar mengatakan, dengan plafon Rp 10 ribu, cukup berat menyajikan MBG. Biaya bahan baku makanan saja sekarang cenderung mahal. Apalagi kalau dimasukkan harga jual.
”Sebab, dalam harga jual sudah termasuk biaya bahan baku makanan, penggunaan energi (gas dan listrik), air bersih, tenaga kerja, dan bagi perusahaan perlu adanya profit untuk keberlangsungan usaha,” jelasnya. Jadi, untuk skema memesan lewat usaha katering pada umumnya, lumayan berat.
Christian mengatakan, jika tetap ingin harga murah, setiap sekolah yang mengadakan makanan bergizi membuat program mandiri seperti di lembaga pemasyarakatan.
Dengan skema itu, institusi hanya membeli bahan baku makanan. Komponen lain seperti biaya SDM, penggunaan listrik, gas, dan air dibiayai dalam komponen lain, yaitu manajemen perkantoran.
”Contoh yang paling sederhana, makan di warteg dengan harga Rp 10 ribu bisa dapat apa,” tuturnya.
Pengalamannya makan di kantin kampus dengan harga Rp 15 ribu mendapatkan satu porsi berisi nasi, satu lauk, dan satu sayur. Atau bisa juga nasi ditambah dua lauk tanpa sayur.
Untuk makanan bergizi yang lengkap, isinya ada nasi, satu lauk, satu sayur, dan buah atau susu. Tambahan susu itu cukup berat. Kecuali ada kerja sama dengan perusahaan-perusahaan pembuat susu kemasan.
Dia menegaskan, untuk mewujudkan program MBG, harus ada kendali dari pemerintah. Khususnya mengenai harga bahan baku makanan serta unsur pendukung lainnya seperti gas, listrik, dan SDM.
Pendapat senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Dia menuturkan, alokasi Rp 10 ribu per porsi dalam program MBG terbilang minim. Terlebih jika mempertimbangkan perbedaan harga kebutuhan pokok tiap daerah dan inflasi.
Bhima mengimbau, perlu dilakukan pengecekan di lapangan terkait keuntungan yang diterima vendor maupun sub-subkontraktor. Sebab, ada kekhawatiran nantinya makanan yang diterima per anak bisa di bawah Rp 10 ribu.
’’Dengan keterbatasan APBN, sebaiknya Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per porsi, tapi wilayahnya dibatasi. (Misalnya) tahun pertama di daerah 3T dulu, baru diperluas di tahun kedua. Sebab, khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,’’ jelas Bhima. (dee/lyn/wan/c19/oni/jpg)
Editor : Slamet Harmoko