PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Banjir yang terus terjadi dengan cakupan wilayah yang kian meluas di Kalimantan Tengah setiap tahun dinilai sebagai akibat rusaknya lingkungan. Daya serap air menurun drastis akibat perusakan hutan dan sungai untuk kepentingan investasi.
Kondisi demikian terjadi pada Daerah Aliran Sungai Kahayan dan Kapuas. Setiap tahun warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut harus menanggung akibat kerusakan dengan menjadi langganan bencana banjir
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng Bayu Herinata menegaskan, salah satu faktor utama yang memperburuk bencana banjir adalah menurunnya daya dukung lingkungan di DAS Kahayan-Kapuas.
”Aktivitas deforestasi besar-besaran oleh perusahaan di sektor kehutanan dan pertambangan telah merusak hutan dan sungai di kawasan itu,” kata Bayu, Minggu (1/12).
Menurutnya, pembukaan hutan untuk perkebunan dan tambang mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air. Selain itu, juga memperburuk erosi, serta mengganggu keseimbangan ekosistem.
Berdasarkan data rekapitulasi bencana ekologis Walhi Kalteng, sejak 2020-2023, wilayah yang terdampak banjir semakin meluas. Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Barito Utara, Barito Selatan, Pulang Pisau, Kapuas, dan Kota Palangka Raya menjadi daerah langganan banjir.
Bahkan, lanjut Bayu, daerah-daerah baru, seperti Kabupaten Murung Raya, Barito Timur, Gunung Mas, dan Lamandau juga mulai dilanda banjir dengan intensitas yang kian sering.
”Desa-desa di bentang alam DAS Kahayan-Kapuas yang mengalami banjir berulang setiap tahun adalah bukti nyata bahwa kondisi lingkungan semakin kritis. Pemulihan segera diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut,” tegas Bayu.
Terpisah, Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhamad Habibi juga menyoroti kerusakan hutan di kawasan DAS Kahayan-Kapuas.
”Di kawasan itu terdapat sedikitnya enam perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Berdasarkan data yang dihimpun SOB dari Nusantara Atlas, pada 2024, total deforestasi akibat aktivitas perusahaan tersebut mencapai 3.367 hektare hutan,” ungkap Habibi.
Habibi menambahkan, kehilangan hutan yang signifikan itu memperburuk kondisi lingkungan dan memperparah bencana banjir.
”Kawasan ini terletak di hulu anak-anak sungai, sehingga deforestasi di konsesi perusahaan berdampak langsung pada hilir sungai. Akibatnya, banjir di daerah-daerah hilir semakin parah,” tambah Habibi.
Walhi Kalteng dan SOB mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ini, terutama yang dilakukan perusahaan besar.
Pemerintah perlu mengevaluasi kembali aktivitas yang dilakukan perusahaan di sektor ekstraksi sumber daya alam. Tanpa langkah tegas, kerusakan lingkungan akan terus berlanjut dan memperburuk bencana ekologis yang merugikan masyarakat.
Keduanya mengingatkan, tanpa upaya mitigasi dan pemulihan yang konkret, dampak bencana akan semakin besar, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Banjir yang semakin parah akan terus mengancam jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah.
Krisis ekologis ini memerlukan penanganan yang serius dan sistematis, bukan hanya sebagai respons jangka pendek, tetapi sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana yang lebih luas. (sbn/ign)
Editor : Slamet Harmoko