SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama terkait akses untuk berobat di rumah sakit, masih kalah jauh dibandingkan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kobar saat ini telah memiliki tiga rumah sakit, sementara Kotim hanya satu.
Kondisi demikian disinyalir berdampak pada mutu pelayanan kesehatan. Nyaris tak pernah terdengar keluhan terhadap pelayanan rumah sakit di Kobar.
Sebaliknya, Kotim yang hanya memiliki satu rumah sakit, tak pernah sepi dari keluhan yang muncul hampir setiap bulan di media massa dalam setahun.
Radar Sampit mencatat, Kobar memiliki Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, RS Citra Husada, dan RS Harapan Insani.
Tiga rumah sakit itu membuat pelayanan kesehatan tak terpusat pada satu rumah sakit. Adapun Kotim yang hanya memiliki RSUD dr Murjani Sampit, kerap kewalahan menangani pasien.
Kondisi demikian membuat kalangan DPRD Kotim sebelumnya mendesak Kotim harus memiliki rumah sakit baru.
Anggota Komisi III DPRD Kotim SP Lumban Gaol meminta Pemkab agar segera melakukan terobosan dalam pelayanan kesehatan dengan menghadirkan investasi rumah sakit swasta.
”Selama di Kotim ini hanya mengandalkan RS pemerintah, maka pelayanannya begitu-begitu saja. Kami mendorong agar pemda membuka diri untuk investasi RS swasta. Dengan begitu, ada persaingan pelayanan. Contohnya bisa dilihat di Palangka Raya, tentunya sangat baik pelayanannya,” kata SP Lumban Gaol, 18 Oktober lalu.
Seringnya munculnya keluhan terhadap pelayanan RSUD Murjani Sampit juga memaksa DPRD Kotim melakukan inspeksi mendadak pada 28 Oktober lalu. Wakil rakyat mendapati sebagian besar pasien mengeluhkan soal lamanya antrean.
Belakangan diketahui, kondisi itu disebabkan kurangnya jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.
Plt Wakil Direktur RSUD dr Murjani Sampit Setia Rahmadi mengatakan, pasien yang datang dari seluruh poli per harinya bisa mencapai 400-500 pasien dari 29 poli.
”Jumlah ini sangat banyak dan sebenarnya tidak ideal dengan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Maka dari itu, kami juga memohon maaf kepada masyarakat jika merasa ada pelayanan kami yang dianggap kurang ramah. Hal itu lantaran membeludaknya pasien di rumah sakit yang mungkin saja menyebabkan teman-teman nakes kelelahan," kata Rahmati pada rombongan legislator yang dipimpin Ketua DPRD Kotim Rimbun tersebut.
Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini, Waspadai Potensi Banjir Pasang di Pesisir Utara Laut Jawa
Kondisi demikian berbanding terbalik dengan Kobar yang memiliki tiga rumah sakit. Syamsudin, warga Kobar mengatakan, masyarakat lebih mudah mencari alternatif untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sekelas rumah sakit di Kobar.
”Soal pelayanan memang terkadang ada keluhan, tapi tidak sering. Dengan tiga rumah sakit, jadi masyarakat ada alternatif. Tak hanya berharap di satu rumah sakit,” ujar pria yang juga Ketua PWI Kobar ini.
Menurut Syamsudin, antrean di rumah sakit juga tak terlalu lama. Di RSSI Pangkalan Bun misalnya, pengunjung maksimal pukul 11.00 WIB sudah bisa terlayani jika menunggu sejak pagi. Itupun rata-rata sudah terlayani sebelum setengah hari.
Demikian pula dengan pelayanan di rumah sakit dengan rata-rata pengunjung mencapai 400 orang per hari, sebagian masyarakat mengaku puas.
Penambahan Rumah Sakit Bukan Solusi
Meski kerap dihantam berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan di satu-satunya rumah sakit di Kotim, Pemkab Kotim masih bersikukuh belum mau menambah rumah sakit baru. Bahkan, hal itu dinilai bukan solusi.
Kepala Dinas Kesehatan Kotim Umar Kaderi mengatakan, penambahan rumah sakit bukan solusi untuk mengurai penumpukan pasien di RSUD dr Murjani Sampit.
Persoalan itu bukan disebabkan jumlah poli atau kurangnya rumah sakit, melainkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia.
Hal itu disampaikannya menanggapinya banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit hingga usulan dari berbagai kalangan untuk membangun rumah sakit baru. Baik di dalam kota maupun di luar kota Sampit.
”Contoh untuk skrining saja, kita tidak hanya membutuhkan alat tensi darah saja, namun kita juga laboratorium kesehatan. Namun, tidak semua faskes memiliki petugas analisisnya," kata Umar saat rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kotim, kemarin (6/11).
Umar melanjutkan, jika ingin membangun rumah sakit, maka harus diperhitungkan jumlah tenaga medis yang dibutuhkan serta dokter spesialisnya.
”Jika benar di Kotim perlu pemekaran puskesmas atau penambahan rumah sakit, baik di luar kota ataupun di dalam kota supaya tidak ada penumpukan pasien rawat jalan ataupun rawat inap, perlu diketahui kita memiliki rumah sakit di Samuda dan Rumah Sakit di Parenggean. Namun, jangankan dokter spesialisnya, dokter umumnya saja masih kurang,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya berharap lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UPR) bisa membanjiri dokter di Kalteng.
Hanya saja, yang terjadi saat ini, karena UPR juga menerima mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga ketika mereka lulus kembali ke daerahnya masing-masing.
”Mereka yang kuliah kedokteran di UPR juga banyak dari daerah lain di luar Kalteng. Saat dokter di Penyahuan tidak ada dan di Tumbang Kalang juga tidak ada. Itu hanya dokter umum, belum lagi dokter gigi atau spesialis lainnya, seperti analis dan apoteker," jelasnya.
Lebih lanjut Umar mengatakan, saat ini rata-rata pasien per hari yang melakukan pemeriksaan radiologi mencapai 200 orang. Yang bisa membaca hasilnya hanya dokter spesialis. Pembacaan hasil itu pun bisa memakan waktu paling cepat 10 menit jika hasil radiologinya cepat keluar, tergantung kecepatan internet yang digunakan.
”Jika satu rekam radiologi saja sepuluh menit, bisa dihitung kalau ada perekaman radiologi yang harus dianalisis, maka dalam waktu satu hari itu tidak akan cukup. Kami Dinkes selalu memantau, baik itu keluhan yang ada di puskesmas sampai dengan di Rumah Sakit Murjani. Setiap ada laporan, kami pasti memaknainya sebagai introspeksi kepada kami, karena tidak mungkin hanya laporan dari internal saja kalau tidak ada laporan dari luar," tegasnya.
Menurutnya, bidang kesehatan memang mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Sama halnya pada saat dilanda Covid-19 lalu. Saat ini transformasi bidang kesehatan adalah bagian dari pandemi lalu.
Umar menambahkan, ada enam pilar harus diterapkan. Pertama, integrasi pelayanan yang sekarang ini sedang dikembangkan, kedua rujukan pembiayaan kesehatan, SDM, ketahanan kesehatan, termasuk obat-obatan, dan teknologi kesehatan.
”Dan ini wajib kita laksanakan. Apabila kita tidak menggunakan RME (rekam medik elektronik, red), maka BPJS tidak akan membayarkan klaim kami, karena ini transformasi yang harus kita lakukan, sementara internet kita masih kurang bagus," jelasnya.
Namun, kata Umar, sebanyak 21 puskesmas di Kotim sudah terintegrasi layanan primer dan rekam medik elektronik. Untuk integrasi primer sudah launching pada 20 September 2024 lalu.
”Akan tetapi, kembali lagi pada persoalan awal, kurangnya tenaga kesehatan hingga ke desa. Bahkan, untuk rumah sakit di Samuda yang direncanakan akan naik tingkat menjadi kelas D, itu juga tidak bisa melaksanakan operasi jika tidak ada dokter anestesi dan sekarang ini mereka tidak memiliki dokter anestesi tersebut," jelasnya.
Pihaknya tengah mengkaji peraturan daerah yang nantinya akan mengatur kontrak kerja sama bagi lulusan beberapa Universitas Kedokteran di Indonesia agar bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Kotim dengan minimal kontrak kerja selama 15 tahun. (ang/ign)
Editor : Slamet Harmoko