PANGKALAN BUN–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan dana sebesar Rp 4 miliar dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2025.
Dana tersebut difokuskan untuk peningkatan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Arut Utara, yang selama ini menjadi perhatian karena masih minimnya infrastruktur layak.
Kepala Dinas PUPR Kobar Muhammad Hasyim Mualim mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal menjadi prioritas, termasuk perbaikan jalan desa seperti di Desa Kerabu yang sempat menjadi sorotan publik.
“Kami berkomitmen untuk memperbaiki konektivitas antardesa demi menunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hasyim usai menghadiri pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Kobar dua hari lalu.
Hasyim menjelaskan bahwa pembangunan akan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan agar setiap wilayah, khususnya Arut Utara, mendapatkan pemerataan infrastruktur dasar.
“Kami targetkan jalan-jalan tersebut berada dalam kondisi fungsional untuk mendukung kelancaran mobilitas warga,” tambahnya.
Menurut Hasyim, kebutuhan akan infrastruktur dasar yang layak harus tetap terpenuhi meskipun tantangan anggaran masih menjadi hambatan utama.
Karena itu, Pemkab Kobar terus berupaya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Secara keseluruhan, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki panjang jalan kabupaten mencapai 1.222,845 kilometer. Namun dari total tersebut, hanya sekitar 443,56 kilometer (36,27 persen) yang telah beraspal. Sementara sisanya sepanjang 779,285 kilometer (63,72 persen) masih belum diaspal dan memerlukan perhatian serius.
Untuk mengatasi kondisi ini, Dinas PUPR Kobar tetap mengandalkan program konsorsium yang telah berjalan sejak 2017. Program ini melibatkan perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut melalui dana tanggung jawab sosial atau CSR.
“Konsorsium menjadi solusi inovatif untuk menutup keterbatasan anggaran daerah, agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkas Hasyim. (sam/yit)
Editor : Heru Prayitno