PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com - Upacara menjadi puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng. Kegiatan dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng, Senin (7/12/2024).
Membacakan sambutan Ketua PGRI, Sekretaris Daerah (Sekda) Kobar, Rody Iskandar bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan bahwa PGRI menaruh harapan besar kepada pemerintahan yang baru untuk dapat mempercepat laju peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Pendidikan yang berkualitas akan terwujud manakala guru sebagai aktor utama pendidikan mendapat perhatian serius dalam hal peningkatan kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan perlindungan hukum bagi guru," ucapnya.
Maraknya guru yang terlibat kasus pinjaman online ilegal (menurut data OJK, 42 persen guru terlibat pinjol ilegal) menunjukkan perlunya perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru.
Kemudian, maraknya guru di berbagai daerah yang mengalami kekerasan, dilaporkan dan diproses hukum menunjukkan lemahnya perlindungan pada guru saat menjalankan profesinya dalam mendidik anak bangsa.
Adanya Pasal-pasal perlindungan terhadap guru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang telah diganti dengan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya, ternyata tetap tidak membuat guru aman dalam bertugas karena faktanya masih banyak guru-guru kita yang menjalani proses hukum karena menjalankan profesinya.
Untuk itu, dalam kesempatan HUT PGRI/HGN yang berbahagia ini, izinkan PGRI mengusulkan dan memohon agar pemerintah bersama DPR menyusun Undang- Undang Perlindungan Guru. UU ini dimaksudkan untuk melindungi dunia pendidikan, melindungi guru, siswa, tenaga kependidikan agar terbebas dari kekerasan.
PGRI sebagai organisasi profesi menjadi kekuatan moral intelektual para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memperjuangkan peningkatan harkat martabat anggotanya. PGRI harus lebih mengedepankan sikap terbuka/inklusif, dengan memegang teguh etika, merawat dan mengedepankan karakter bangsa yang silih asih, asah dan asuh dalam spirit organisasi yang mandiri, unitaristik/inklusif, dan non-partisan.
"Kami mengajak PGRI di semua tingkatan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, bersikap terbuka dan adaptif terhadap perubahan serta terus menjaga kemitraan yang strategis dan konstruktif dengan pemerintah dan pemerintah daerah," katanya.
"Jadikan PGRI sebagai rumah belajar yang nyaman bagi semua anggotanya. PGRI harus menjadi saluran aspirasi para anggotanya dalam memperjuangkan martabatnya dan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional," lanjutnya.
Dalam sambutan itu PGRI juga menaruh harapan besar kepada Kementerian Pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru agar ada perubahan dan melakukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai kebijakan dengan bijaksana.
"Kami sangat mengharapkan dalam proses kajian perubahan UU Sisdiknas untuk tidak menghentikan Tunjangan Profesi Guru (TPG), penuntasan segera
sertifikasi guru, rekruitmen semua honorer dalam mekanisme PPPK dan ASN murni, serta tidak membeda-bedakan guru swasta dan guru negeri," katanya.
Selain upacara yang dihadiri oleh pengurus PGRI Kobar dan juga perwakilan guru dari masing-masing kecamatan, kegiatan itu juga diselingi dengan pemotongan tumpeng HUT PGRI dan Hari Guru Nasional.
Sejumlah penampilan seni budaya dan juga kreativitas pelajar serta penyerahan trofi juara kepada pemenang turnamen olahraga yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di SDN 1 Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng. (sla)