PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com - Munculnya wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mendapat sorotan tajam dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Tengah (Kalteng)
Sekretaris Umum BADKO HMI Kalteng, M Iqbal Zulkarnain, menekankan agar gagasan tersebut dikaji secara matang karena kebijakan yang dibuat bisa saja memengaruhi independensi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Pembenahan memang harus terus dilakukan, namun reformasi tidak harus ditempuh melalui perubahan struktur kelembagaan karena bisa membuka peluang intervensi politik," katanya, Minggu (8/3/2026)
Hal ini pertu disikapi karena jika lembaga ini berada di bawah kementerian, ada kekhawatiran terhadap berbagai proses penegakan hukum yang menjadi tidak independen.
Ia menilai sistem yang saat ini menempatkan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden sudah cukup tepat untuk menjaga kemandirian lembaga menjalankan tugasnya.
"Namun yang pasti reformasi Polri tetap jadi agenda penting karena ini untuk memperkuat profesionalitas aparat, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik," ucapnya.
Langkah pembenahan dapat dilakukan melalui peningkatan integritas aparat, perbaikan kualitas pelayanan, dan memperkuat pengawasan terhadap institusi kepolisian.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan menjadi salah satu cara untuk memastikan kinerja Polri supaya terus profesional dan akuntabel.
Tentunya peran masyarakat juga diharapkan untuk terlibat dalam mengawal proses reformasi kepolisian secara kritis namun tetap konstruktif.
"Saya berharap pengawalan tersebut dilakukan secara bijak sehingga tidak menimbulkan polemik yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya. (sho)
Editor : Slamet Harmoko