Oleh Dr. Sukardi Gau. M.Hum.*
Beberapa hari lalu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengimbau masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan ibu hamil, untuk membatasi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih berlangsung (www.kemkes.go.id, 15/10/2026). Sebagai warga yang merasakan langsung dampak kabut asap ini, saya memandang imbauan tersebut penting untuk diperhatikan dan didukung secara penuh. Langkah ini diperlukan tentu saja untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap, terutama bagi kelompok rentan yang lebih berisiko mengalami dampak buruknya.
Di luar kelompok rentan tersebut, imbauan semacam ini tentu bukanlah hal baru. Anjuran menggunakan masker atau mengurangi aktivitas di luar ruangan kerap kali terdengar dan terlihat di berbagai saluran informasi. Ruang-ruang publik pun dipenuhi pesan serupa. Imbauan tersebut tentu saja masuk akal sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya kabut asap. Walau demikian, terdapat satu kenyataan yang kerap luput dari pesan-pesan tersebut, yakni tidak semua orang memiliki keleluasaan untuk berdiam diri di rumah. Di beberapa kota di Kalimantan Tengah yang masuk kategori berbahaya pun, kita bisa menyaksikan bagaimana aktivitas masyarakat berlangsung seolah-olah tidak begitu jauh berbeda seperti hari-hari sebelumnya.
Pada titik ini, masyarakat justru mafhum bahwa kabut asap berbahaya. Mereka paham betul, udara yang dipenuhi asap dapat mengganggu pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan. Begitu pula anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan lebih rentan terhadap dampaknya. Walakin, pengetahuan tentang bahaya tidak selalu membuat seseorang bisa menghindarinya. Bagi sebagian warga, ada kebutuhan hidup yang tidak dapat ditunda, meskipun udara di luar rumah sudah tidak lagi layak dihirup. Jarak antara keduanya inilah yang ingin saya bicarakan dan bagaimana kita membahasakan kabut asap dengan lebih memahami manusia yang harus menghadapinya.
Bayangkan saja seorang pedagang kecil yang harus membuka lapaknya setiap pagi. Apabila tidak berjualan, risikonya tidak ada uang yang dibawa pulang. Seorang pengemudi ojek harus tetap menerima penumpang karena kebutuhan bahan bakar dan biaya makan. Lagi-lagi mereka tidak bisa menunggu kabut asap menghilang. Buruh harian, petani, pekerja bangunan, dan pencari nafkah lainnya pasti menghadapi dilema serupa. Sebetulnya orang-orang seperti itu bisa saja beristirahat di rumah, tapi kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak tetap menuntut penyelesaian. Di sinilah imbauan untuk tetap di rumah berhadapan dengan kenyataan hidup masyarakat. Di satu sisi, bahasa imbauan menyampaikan apa yang sebaiknya dilakukan. Di sisi lainnya, keadaan ekonomi menentukan apa yang terpaksa dilakukan. Senyatanya dua realitas tidak selalu berjalan beriringan.
Bahasa Imbauan dan Bahasa Kehidupan
Harus diakui bahasa memang memiliki peran penting apalagi dalam situasi darurat seperti ini. Bahasa menjadi wasilah menyampaikan informasi dan mengarahkan masyarakat agar terhindar dari bahaya. Begitu pula, imbauan tentang seputar kabut asap dan langkah-langkah perlindungan diri jelas diperlukan sebagai bentuk komunikasi publik. Sebagai orang yang berkecimpun dalam dunia kebahasaan, saya pun beranggapan bahwa bahasa imbauan tidak cukup hanya menyatakan larangan atau anjuran. Pesan yang meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan perlu disertai pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi mereka. Tidak semua orang bekerja di kantor yang memungkinkan mereka menjalankan tugas dari rumah. Tidak semua pekerja memperoleh upah ketika tidak masuk kerja. Bagi pekerja informal misalnya, satu hari tanpa penghasilan dapat berarti berkurangnya uang untuk membeli beras, lauk, atau kebutuhan pokok lainnya.
Jadi isunya sebetulnya bukan semata-mata apakah masyarakat memahami bahaya kabut asap. Masalah krusialnya adalah apakah mereka memiliki pilihan yang memungkinkan mereka bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut. Atas dasar itu, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan seseorang yang tetap bekerja di tengah kabut asap. Keputusan itu mungkin bukan karena ia mengabaikan kesehatan, tetapi ia sedang berusaha mempertahankan hajat hidupnya. Ia mengetahui risiko yang dihadapi, tetapi risiko kehilangan penghasilan juga nyata. Dalam keadaan seperti ini, pilihan yang tersedia sering kali bukan antara sehat dan sakit lagi. Walakin, pilihan antara menghadapi udara berbahaya dan menghadapi kesulitan ekonomi. Di titik inilah, ada bahasa lain yang perlu didengar, yaitu bahasa kebutuhan hidup masyarakat.
Karena itu, penanganan kabut asap tidak cukup berhenti pada penyampaian imbauan kepada masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait perlu menghadirkan dukungan nyata agar masyarakat dapat melindungi kesehatannya tanpa harus mengorbankan penghidupan. Kebijakan bekerja dari rumah, bantuan bagi pekerja rentan, penyediaan ruang aman dari paparan asap, serta akses layanan kesehatan merupakan beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Hal ini penting untuk memahami bahasa imbauan tidak sekadar meminta masyarakat menghindari bahaya, tetapi juga diikuti upaya untuk membuat perlindungan diri benar-benar dapat dilakukan.
Krisis kabut asap mengingatkan kita bahwa bahasa tidak pernah berdiri sendiri. Di balik setiap imbauan, ada kehidupan masyarakat yang perlu dipahami dan diperhatikan. Pesan kebahasaan yang baik bukan hanya jelas, santun, dan mudah dipahami. Lebih dari itu, ia juga mempertimbangkan kenyataan yang dihadapi penerimanya. Bahasa sejatinya menjadi jembatan antara pengetahuan tentang bahaya dan kemampuan untuk menghindarinya. Pada tahap itu, imbauan akan kehilangan maknanya manakala masyarakat memahami risiko, tetapi tidak memiliki pilihan untuk melindungi diri. Dalam situasi seperti ini, upaya mendengarkan kebutuhan masyarakat sama pentingnya dengan menyampaikan pesan keselamatan kepada mereka. ***
* Penulis adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah.
Editor : Heru Prayitno