Oleh Yanedi Jagau*
Tajuk rencana Kompas 15 September 2026 “Kisah Tiada Akhir Karhutla” adalah sebuah judul yang menyesakkan dada dan menggambarkan dengan tepat keletihan publik oleh siklus bencana yang terus berulang saban tahun
Kabut asap September 2026, yang datang bersama kemarau ekstrem panjang berbahaya bagi semua mahluk hidup kali ini, mengurung semesta Pulau Sumatera dan Kalimantan di tengah-tengahnya, saya tertegun dan merenung dengan benak penuh tanya: ”Musabab kompleks apa gerangan yang membuat Karhutla 2026 ini ?”
Melalui tulisan pendek ini, saya ingin menyampaikan hasil renungan saat berada di tengah-tengah asap pekat menutup langit kota tempat tinggalku, menyusup ke segala penjuru mengganggu kehidupan; berbagi keterangan mengapa situasi genting menyedihkan ini terjadi saban kemarau setiap tahun; sekaligus menegaskan temuan penelitian bahwa akar masalahnya terdapat pada ”Gerakan Sawitisasi” yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit.
Perlu dicatat bahwa selain merupakan bencana yang ditimbulkan oleh kobaran api, karhutla juga adalah gejala politik, social, ekonomi dan Kebudayaan yang ujungnya tidak terelesaikan oleh kucuran hujan deras. Huan lebat sederas apa pun tidak menghentikan “Gerakan Sawitisasi”.
Sebenarnya guna menutup kisah pilu karhutla ini, tersedia 1001 cara alternatif yang bisa dilakukan oleh pimpinan pemerintahan sejak yang tertinggi hingga yang terendah. Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan Negara tindakan nyata ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh warga masyarakat terdampak.
Agar keluar dari kisah seakan tanpa ujung ini, pemerintah mestinya tegas menyuarakan pesan dan melaksanakan kebijakan: Stop Sawitisasi! Kalau tidak, bagi masyarakat tapak, pilihan yang tersisa kini menjadi sangat eksistensial: antara mati sebagai orang-orang yang tak dikuburkan, atau melawan sawitisasi.
Doktrin Kesejahteraan dan Cruel Optimism
Untuk menelusuri kenapa kebakaran terjadi dan siapa pelakunya, kita harus melihat bagaimana pilihan kebijakan selama ini yang dilaksanakan di Kalimantan dan Sumatera. Kebijakan yang dipilih dan dilaksanakan lebih menyukai keuntungan ekonomi daripada pelestarian hutan. Agar membantu kita mengurai akar masalah karhutla 2026, teori Cruel Optimism (Optimisme yang Kejam) yang ditulis oleh Lauren Berlant (2011) menjadi sangat relevan. Teori ini menyoroti jebakan psikologis ketika manusia mengejar sesuatu yang belum pasti hingga rela mengorbankan apa saja yang sudah nyata mereka miliki.
Fakta dan berita di lapangan menunjukkan bahwa budaya bertani di kalangan Indigenous people (masyarakat adat) saat ini sedang mengalami pergeseran akibat pertarungan sengit antara berladang tradisional melawan bertani modern monokultur. Masyarakat didoktrin bahwa menanam sawit adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Pemerintah dan PBS Perkebunan Sawit secara agresif mengobarkan sawitisasi yang diglorifikasi sebagai juru selamat perekonomian masyarakat adat. Melalui bujukan, ajakan, intimidasi, hingga perintah terstruktur, kebudayaan berladang dipaksa bertransisi menjadi perkebunan sawit.
Akibatnya, suku bangsa Dayak Ngaju—mungkin saja suku bangsa lainnya di Kalimantan dan Sumatera (pada tulisan ini saya membatasi sorotan pada sukubangsa Dayak Ngaju)-- yang terperangkap dalam fantasi mereka sendiri tentang kesejahteraan dan kebahagiaan. Hutan purba (berusia ribuan tahun), kebun karet tradisional, dan rotan yang selama ini menjadi penopang hidup nyata diubah menjadi hamparan sawit. Lahan kebun dan hutan dibakar agar tersedia tanah bagi tanaman monokultur baru ini. Efek dominonya pun mengerikan: danau dan sungai mengering lantaran pepohonan di sekitarnya telah musnah berganti sawit.
Khayalan hidup sejahtera itu justru berakhir pada kekecewaan yang mendalam. Realitas ini sangat cocok dengan peribahasa Nusantara: “Mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan” atau “Mengharapkan turunnya hujan, air di tempayan ditumpahkan”. Keuntungan besar yang belum pasti dikejar, sementara modal hidup yang sudah ada di tangan justru disia-siakan.
Sentralisasi Anggaran dan Lumpuhnya Mitigasi Desa
Kompleksitas karhutla 2026 kian diperparah oleh kebijakan anggaran dana desa pemerintah yang melumpuhkan daya mitigasi di tingkat tapak. Tahun ini, masyarakat adat harus berjibaku menghadapi kemarau dengan tingkat kekeringan yang tidak biasa. Namun, hasil temuan Borneo Institute mengungkap realitas miris: puluhan desa di Kalimantan Tengah ditemukan sama sekali tidak berdaya memadamkan api.
Penyebab utamanya adalah pemerintah desa tidak mengalokasikan dana penanganan bencana dalam APBDes mereka. Anggaran desa habis teralokasikan untuk mendanai program titipan pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Kepala desa beserta perangkatnya sudah berusaha, tetapi tanpa dukungan anggaran yang memadai, pemadaman oleh warga akhirnya hanya bisa dilakukan "sekenanya dan semampunya". Pada sisi lain, operasi penyiraman air (water bombing) menggunakan helikopter oleh pemerintah pusat terbukti tidak cukup kuat memadamkan api tanpa kekuatan pemadaman di jalur darat yang mestinya didukung desa dan masyarakat lokal secara luas.
Pelajaran penting juga datang dari Kota Palangkaraya (Kalteng). Uniknya, meski berstatus kota administratif, secara faktual 80% wilayah Palangkaraya masih bersuasana pedesaan. Manakala alokasi Dana Desa dikunci oleh agenda pemerintah pusat dan abai terhadap mitigasi bencana lokal, partisipasi warga kota maupun desa untuk memadamkan api otomatis ikut sirna lantaran tak ada dana.
Karhutla akibat Spekulasi Tanah IKN 2019 menuju Wabah FOMO Sawitisasi 2026
Apa yang terjadi pada tahun 2026 sesungguhnya memiliki benang merah yang kuat dengan peristiwa tahun-tahun sebelumnya. Penelitian Borneo Institute pada karhutla hebat tahun 2019 menemukan bahwa kebakaran dipicu oleh kompetisi antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang saling berebut status sebagai kandidat Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kala itu, hal mencengangkan terjadi: aktivitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk tanah kosong yang telah dibakar maupun yang terbakar, melonjak dua kali lipat dari target Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palangkaraya. Fakta ini mengonfirmasi bahwa lahan yang terbakar justru sengaja diaktifkan PBB-nya demi menaikkan nilai jual tanah ketika ditawarkan kepada para spekulan.
Jika karhutla 2019 digerakkan oleh spekulasi tanah IKN, karhutla 2026 didorong oleh fenomena sosial yang berbeda: FOMO (Fear of Missing Out) atau ketakutan kolektif akan tertinggal oleh zaman. Masyarakat desa dan kota di Kalteng tahun ini dihinggapi kecemasan psikologis dan merasa ketinggalan tren jika tidak menanam sawit.
Sindrom FOMO ini dikelola secara sosial melalui politik afektif yang melibatkan banyak aktor. Bank-bank BUMN mempermudah pemberian kredit bagi siapapun yang ingin membuka lahan sawit. Tak pelak, para politisi dan pengusaha pemuja sawit pun ikut mengkampanyekan penggantian kebun karet tradisional dengan sawit. Petani kecil yang tergiur akhirnya nekat membakar lahan mereka agar bisa segera ditanami sawit.
Muslihat Korporasi dan Hilangnya Kaleka
Hasrat masyarakat untuk maju ini dimanfaatkan secara cerdik oleh Perusahaan Besar Perkebunan Swasta (PBS) sawit yang menjadi motor utama penggerak sawitisasi di Kalimantan. Korporasi menciptakan wabah FOMO dan optimisme semu ini melalui mimpi-mimpi kesejahteraan instan. Mereka memfasilitasi birokrasi desa untuk menggerakkan warga agar menanam sawit secara massal.
Modus operandi yang berjalan sangat rapi: korporasi memanfaatkan momentum kemarau ekstrem untuk melakukan pembersihan lahan (land clearing) secara murah dengan meminjam tangan petani kecil. Strategi ini secara informal memperluas wilayah Hak Guna Usaha (HGU) mereka, sementara seluruh risiko hukum dan dampak lingkungan karhutla digeser ke pundak masyarakat luas.
Ketika api padam maka giliran sawit monokultur mulai ditanam, hancurlah Kaleka (hutan purba ribuan tahun dan kebun tradisional Dayak Ngaju) beserta tanaman-tanaman tradisional yang bernilai tinggi. Harapan yang awalnya tampak masuk akal kini berubah menjadi jebakan kolektif yang mengerikan. Dampak kombinasi dari FOMO, cruel optimism, dan strategi licik korporasi ini membuat karhutla 2026 meluas hingga lintas negara. Kesehatan masyarakat terganggu, lingkungan rusak total, dan petani kecil terjebak dalam fantasi semu sementara aset nyata mereka hilang. Karhutla bukan lagi sekadar bencana ekologis, melainkan sebuah tragedi sosial yang menggerus identitas serta solidaritas komunitas lokal.
Menutup Kisah Karhutla: “Mati karena Karhutla atau Melawan Sawitisasi”
Ending dari karhutla seharusnya bukan menunggu musim hujan tiba, melainkan lahir dari sebuah keberanian keputusan politik dan sosial yang radikal.
Secara idealis, saya membayangkan suatu hari Presiden Republik Indonesia dan kabinetnya berdiri tegak menyampaikan pesan yang kuat ke seluruh negeri: “Stop Sawitisasi di Kalimantan dan Sumatera agar Karhutla 2026 Berakhir!”
Bukankah negara dan pemerintah RI tidak akan bangkrut jika melakukan perlambatan sawitisasi? Usaha dan bisnis lainnya masih tersedia dan menguntungkan tanpa harus menghancurkan tanah dengan cara membakar lahan? Saya perlu menegaskan bahwa saya bukan anti-sawit, tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa karhutla 2026 telah didominasi oleh penyakit FOMO dan optimisme semu sawit.
Jika kita berani memutus fantasi destruktif itu, kisah tiada akhir karhutla bisa benar-benar kita selesaikan.
Apakah saya sarkas, ekstrim ataukah saya berhalusinasi memimpikan pemerintah bergiat menutupi kisah Karhutla 2026? Pemerintah wajib mendorong langkah diversifikasi usaha yang memberikan rasa aman jangka panjang bagi warga tapak. Kembangkanlah tanaman pangan lokal (padi ladang, umbi-umbian, sayur) agar masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas monokultur saja. Hidupkan kembali usaha kecil berbasis hutan non-kayu yang ramah lingkungan seperti budidaya madu, rotan, ikan sungai, hingga tanaman obat dll. Langkah nyata ini penting karena nyawa manusia dan kelestarian alam jelas tidak sebanding dengan keuntungan penjualan sawit yang memicu karhutla.
Apakah alternatif penutup kisah karhutla di atas masih dianggap kurang realistis? Entahlah, hanya rezim berkuasa saat ini yang tahu ke mana arah kisah karhutla ini akan dibawa? Apakah kita akan menuju akhir yang bahagia (happy ending), akhir yang tragis (tragic ending), ataukah sengaja membiarkannya tetap menjadi open ending yang terus menyisakan misteri dan asap tebal bagi generasi mendatang?
Bagi masyarakat adat dan korban asap, pilihannya sudah sangat benderang: Antara Mati atau Melawan Sawitisasi—itulah penutup mutlak dari kisah Karhutla.
* Penulis adalah peneliti di Borneo Institute, hidup dan tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Editor : Heru Prayitno