Membangun UMKM Kalteng dari Usaha Rumahan hingga Pasar Dunia

Dodi Abdul Qadir • Dipublikasikan Jumat, 4 September 2026 | 21:16 WIB
Fetria Isai Saman 
Staf Senior Kantor Perwakilan BI Kalteng
Fetria Isai Saman Staf Senior Kantor Perwakilan BI Kalteng

 

Radarsampit.jawapos.com - Selama ini, ketika berbicara tentang produk halal, banyak pelaku UMKM masih memahaminya sebatas urusan sertifikasi. Padahal, dalam ekonomi global saat ini, halal bukan lagi sekadar label, melainkan sebuah ekosistem bisnis yang menyeluruh.

Konsep inilah yang dikenal sebagai Halal Value Chain (HVC) atau rantai nilai halal, yang menempatkan aspek halal sejak proses produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk. Bank Indonesia menilai HVC sebagai salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar dunia.

Bagi Kalimantan Tengah, pendekatan ini justru memiliki relevansi yang sangat kuat. Jika selama ini pembahasan HVC lebih banyak berfokus pada makanan olahan, fesyen muslim, atau pariwisata halal, maka Kalteng memiliki peluang dari sudut pandang yang berbeda: hilirisasi komoditas lokal berbasis keberlanjutan dan ketelusuran produk (traceability).

Baca Juga: Galian C di Kobar Dilaporkan ke Polda Kalteng! Aktivitas Sejak 2021, Diduga Legalitas Tidak Jelas

Kalteng Memiliki Modal Besar

Kalimantan Tengah dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam. Komoditas seperti rotan, madu hutan, ikan air tawar, kopi lokal, hasil perkebunan, serta berbagai produk turunan pertanian memiliki potensi pasar yang besar. Namun, selama ini sebagian besar produk tersebut masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau memiliki nilai tambah yang terbatas.

Di era perdagangan global, konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli cerita di balik produk tersebut. Mereka ingin mengetahui dari mana bahan baku berasal, bagaimana diproduksi, apakah ramah lingkungan, serta apakah memenuhi standar halal dan keamanan pangan.

Di sinilah HVC menjadi relevan. Konsep ini mengajarkan bahwa nilai ekonomi terbesar tidak berada pada bahan baku, melainkan pada kemampuan membangun rantai pasok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Gubernur Bank Indonesia bahkan menekankan pentingnya membangun ekosistem halal melalui integrasi usaha kecil, menengah, dan besar serta produksi dan pemasaran yang dilakukan secara end-to-end.

Baca Juga: Dibobol Arema 4 Gol Tanpa Balas, Isenmulang Kalteng FC Segera Adaptasi dan Berbenah

Dari Komoditas Menjadi Produk Premium

Bayangkan madu hutan khas Kalimantan Tengah. Jika dijual secara konvensional, produk tersebut hanya bersaing berdasarkan harga. Namun apabila dikembangkan dalam kerangka halal value chain, produk tersebut dapat memiliki sertifikasi halal, kemasan modern, standar kualitas yang terjaga, sistem distribusi yang jelas, dan pemasaran digital yang menjangkau konsumen nasional hingga internasional.

Hal yang sama berlaku untuk produk olahan ikan sungai, kopi lokal, rempah-rempah, hingga kuliner khas daerah. Nilai produk meningkat bukan karena bahan bakunya berubah, melainkan karena seluruh rantai nilainya dikelola secara profesional.

Dengan kata lain, tantangan terbesar UMKM Kalteng saat ini bukan lagi memproduksi barang, melainkan membangun kepercayaan pasar.

Baca Juga: Kejari Gumas Beberkan Capaian Kinerja! 119 Perkara Dieksekusi dari Januari hingga Agustus 2026

Momentum Ekonomi Syariah Harus Dimanfaatkan

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia meliputi sektor pertanian, makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta fesyen muslim. Indonesia juga terus memperbaiki posisinya dalam peta ekonomi syariah global. Artinya, pasar halal dunia bukan lagi peluang yang bersifat teoritis. Pasar tersebut sudah ada dan terus berkembang. Pertanyaannya adalah apakah UMKM daerah siap mengambil bagian di dalamnya?

Kalimantan Tengah memiliki keuntungan karena masih memiliki banyak produk yang identik dengan keaslian alam dan budaya lokal. Di tengah meningkatnya tren konsumsi produk sehat, alami, dan berkelanjutan, karakteristik tersebut justru menjadi nilai jual yang tinggi.

Baca Juga: PJJ Palangka Raya Diperpanjang! Disdik Prioritaskan Keselamatan Peserta Didik

Peran Strategis Pemerintah Daerah

Membangun halal value chain tentu tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha. Pemerintah daerah perlu hadir sebagai fasilitator yang menghubungkan UMKM dengan sertifikasi halal, pelatihan digitalisasi, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, perguruan tinggi, dan komunitas bisnis perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya UMKM berorientasi ekspor.

Kalteng tidak harus meniru daerah lain. Yang diperlukan adalah menemukan keunggulan khas daerah dan mengemasnya dalam rantai nilai yang modern, berkelanjutan, serta memenuhi standar global.

Baca Juga: YBM PLN Dampingi UMKM Gula Aren Tingkatkan Kualitas Produk

Penutup

Halal Value Chain sesungguhnya bukan hanya tentang halal. Lebih dari itu, HVC merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai tambah produk lokal. Bagi Kalimantan Tengah, konsep ini dapat menjadi jalan untuk mengubah komoditas menjadi produk unggulan berkelas dunia.

Jika selama ini slogan "Go Global" terdengar terlalu jauh bagi UMKM daerah, maka pendekatan halal value chain menawarkan langkah yang lebih realistis: memperkuat rantai nilai di tingkat lokal terlebih dahulu, lalu menembus pasar nasional, dan pada akhirnya memasuki pasar global.

Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi budaya, dan semangat kewirausahaan masyarakatnya, Kalimantan Tengah sesungguhnya tidak kekurangan produk unggulan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membangun ekosistem yang memastikan setiap produk lokal memiliki nilai tambah, identitas yang kuat, dan standar yang diakui dunia. Di situlah halal value chain menjadi lebih dari sekadar konsep, melainkan strategi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (daq/fm)

Editor : Farid Mahliyannor
HVC bank indonesia UMKM ekonomi global