Bagi kita rakyat jelata, kalau dengar kata "gratis", bawaannya pasti pengin cepat-cepat mengantre sambil bawa piring masing-masing. Tapi di level pengambil kebijakan di Jakarta sana, urusannya ternyata ndak sesederhana membagikan nasi berkat di acara kenduren tetangga.
Mengutip jawapos.com (HO Grup dari Radar Sampit) Rabu malam kemarin, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan.
Hasilnya cukup mengejutkan tapi sekaligus bikin kita menarik napas lega. Pak Presiden meminta agar pelaksanaan program MBG ini dievaluasi secara menyeluruh, matang, dan (ini yang paling penting) jangan tergesa-gesa.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Ibu Agustina Arumsari, usai rapat langsung membeberkan wejangan penting dari bos besar itu.
Kata beliau, Presiden bener-bener pengin pembenahan program ini berjalan dengan adil (fair), objektif, dan berdasarkan kajian yang komprehensif.
Harap maklum, program ini menyasar jutaan perut anak-anak sekolah di seluruh pelosok negeri. Salah hitung sedikit, urusannya bisa runyam.
Salah satu poin yang paling menarik dari jalannya rapat kemarin adalah ketika Pak Presiden mulai mempertanyakan urusan "harga per porsi".
Selama ini kan santer terdengar kalau bujet makan gratis itu dipatok di angka Rp15.000 per porsi. Nah, Pak Prabowo malah nanya langsung ke BGN, "Apakah 15 ribu itu beneran cukup?"
Baca Juga: Dari KPM ke Anggota Koperasi: Ketika Wacana KDMP Jadi Penyalur Bantuan Sosial
Beliau meminta BGN mengkaji ulang. Kalau di lapangan ternyata angka segitu cuma dapet nasi sekepal sama tempe seuprit, ya silakan dicari angka realistisnya berapa.
Ini instruksi yang menurut saya sangat dinantikan. Logikanya, harga cabai dan ayam di Kotawaringin Barat (Kalteng) saja yang pernah kita bahas lagi naik turun, masa harga seporsi makanan bergizi mau disamaratakan tanpa melihat realita harga pasar di tiap daerah?
Lha wong harga BBM nonsubsidi saja bisa beda (silakan cek SPBU di Pulau Jawa dan Pulau Lainny)
Selain urusan dompet dan menu, Pak Presiden juga menekankan pentingnya berbenah dari sektor fundamental, yakni Akurasi Data.
Sebelum membagikan makanan, data penerima manfaat dan data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kudu dibersihkan dulu dari kekacauan.
Jangan sampai ada drama anak orang kaya dapet jatah dobel, sementara anak yatim di pelosok desa malah gigit jari ndak kebagian karena datanya terselip di bawah meja birokrasi.
Makanya, Ibu Agustina meminta masyarakat luas (terutama yang hobi mengirim pesan WhatsApp ke pejabat penentu kebijakan buat buru-buru minta program ini jalan) untuk sedikit bersabar. Membuat keputusan yang berdampak langsung pada hajat hidup jutaan anak itu butuh waktu dan kepala dingin.
Kabar baiknya, dalam rapat itu Presiden juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait: “Bantu BGN!” Ndak boleh ada ego sektoral. Semua kudu gotong royong menyukseskan program ini karena bebannya memang raksasa.
Kita sebagai pengamat kaum semenjana ya cuma bisa mengamini langkah "alon-alon asal kelakon" ini. Lebih baik telat sedikit tapi pas datang makanannya bener-bener bergizi, higienis, dan bikin anak-anak makin pintar, ketimbang dipaksakan jalan cepat-cepat demi kejar tayang seremonial tapi ujung-ujungnya malah jadi bahan rasan-rasan karena kualitasnya amburadul karena bikin keracunan massal. (*)