Nah, angka fantastis itulah yang kemarin hari Senin baru saja disodorkan oleh Wakil Bupati Kotim, Ibu Irawati, di depan para anggota dewan yang terhormat saat Rapat Paripurna DPRD.
Beliau menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2027. Sebuah ritual tahunan yang wajib hukumnya biar roda pemerintahan ndak macet di tengah jalan.
Secara matematis, postur anggaran Kotim tahun 2027 ini dibuat dengan prinsip yang sangat bersahaja, yaitu: anggaran berimbang.
Total pendapatannya diproyeksikan Rp1,702 triliun, dan belanjanya pun ya dipatok sama persis sampai ke digit terakhir: Rp1.702.062.053.839.
Ndak ada surplus, ndak ada defisit. Bahkan urusan pembiayaan pun dibuat netto nol. Pokoknya prinsipnya mirip ibu-ibu rumah tangga yang super irit: uang belanja bulanan yang masuk harus sama persis dengan yang keluar. Ndak boleh kurang, dan ya ndak ada sisa buat jajan seblak.
Tapi, mari kita bedah pelan-pelan dari mana duit sebanyak itu berasal.
Dari total Rp1,7 triliun itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim cuma sekitar Rp436 miliar. Sisanya? Nah, ini dia. Sebesar Rp1,265 triliun alias porsi paling jumbo justru datang dari pendapatan transfer. Istilah halusnya, Kotim ini masih sangat bergantung pada "kiriman uang saku" dari pemerintah pusat di Jakarta.
Dan di sinilah letak drama komedi getirnya, Lur.
Ibu Irawati sendiri yang bilang kalau angka Rp1,7 triliun ini statusnya masih kayak status hubungan anak muda zaman sekarang: ndak pasti dan rawan berubah. Kenapa? Karena sampai detik ini, pemerintah pusat belum mengeluarkan Peraturan Presiden soal pembagian "kue" APBN. Duit transferan macam Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sampai Dana Desa itu hilalnya belum kelihatan.
Jadi, angka yang dibahas di DPRD itu sebenarnya baru sebatas proyeksi alias tebak-tebakan berhadiah yang ilmiah. Kalau nanti dari Jakarta ternyata keran duitnya diperkecil, ya siap-siap saja Pemkab Kotim gigit jari dan harus pusing tujuh keliling buat memotong anggaran sana-sini.
Penyusunan anggaran ini memang pelik. Pemkab kudu mikirin ekonomi daerah, kebijakan fiskal nasional, sampai kemampuan dompet sendiri biar pembangunan ndak mangkrak.
Makanya, Pemkab Kotim berharap betul proses pembahasan bareng DPRD ini bisa lancar jaya tanpa ada drama adu urat saraf, biar APBD 2027 bisa ketok palu tepat waktu.
Ya kita doakan saja, semoga pembahasan anggaran ini beneran berjalan lancar dan tepat sasaran buat kesejahteraan rakyat Kotim. Jangan sampai uang triliunan itu habis cuma buat rapat di hotel mewah atau kunjungan kerja yang hasilnya nihil.
Sebab kalau anggarannya sudah pas-pasan, tapi eksekusinya ndak pas, yang apes ya tetep masyarakat bawah yang jalanan kampungnya masih bolong-bolong mirip parutan keju. Benar Begitu, Lur? (*)