Oleh Sani Lake*
Beberapa tahun lalu saya duduk bersama sejumlah petani dan masyarakat adat di sebuah desa di pedalaman Kalimantan. Kami sedang berbicara tentang hutan yang semakin menyusut, sungai yang tak lagi sejernih dulu, dan musim yang semakin sulit ditebak. Di tengah percakapan itu, seorang bapak tua berkata pelan, "Hutan sudah bakesah lama. Cuma orang kota yang tidak mendengar." Kalimat itu sederhana, tetapi terus tinggal dalam ingatan saya.
Dalam bahasa Dayak Ngaju, bakesah berarti bercerita, berkisah, menyampaikan pesan. Hutan yang bakesah adalah hutan yang sedang bicara kepada kita. Melalui banjir yang datang lebih sering, kebakaran yang berulang, satwa yang menghilang atau tanah yang kehilangan kesuburannya.
Persoalannya bukan apakah hutan berbicara, tapi siapa yang mau mendengar? Pertanyaan itu mengingatkan saya pada dua filsuf besar zaman kita, Jürgen Habermas dan Nancy Fraser. Nama mereka mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan. Namun, sebenarnya mereka sedang bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yakni bagaimana suara manusia didengar dalam sebuah komunitas masyarakat dan seperti apa demokrasi seharusnya bekerja.
Habermas, filsuf Jerman yang lahir pada tahun 1929, tumbuh dalam bayang-bayang Perang Dunia II dan tragedi Nazisme. Dia menyaksikan bagaimana sebuah bangsa yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi justru bisa terjerumus ke dalam kekerasan dan barbarisme. Dari pengalaman itu kemudian lahir pertanyaan besar yang mewarnai seluruh pemikirannya, yaitu bagaimana masyarakat modern tetap hidup bersama secara adil tanpa jatuh ke dalam dominasi dan kekerasan?
Jawaban Habermas terdengar sederhana, tetapi sangat radikal: komunikasi. Dan itu nampak jelas dalam karya-karyanya, seperti The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), Theory of Communicative Action (1981) dan Between Facts and Norms (1992). Disana Habermas berargumen bahwa demokrasi tidak terutama dibangun oleh senjata, uang atau juga kekuasaan negara. Demokrasi itu hidup bilamana warga dapat bicara dengan bebas, rasional dan setara tentang urusan bersama.
Bagi Habermas, masyarakat membutuhkan apa yang ia sebut sebagai public sphere atau ruang publik. Sebuah ruang di mana warga bisa saling tukar pikiran, mengkritik kekuasaan dan bisa mencari pemahaman bersama. Demokrasi dalam pandangannya bukan sekadar soal memilih pemimpin setiap lima tahun. Baginya demokrasi adalah kemampuan masyarakat untuk berdialog secara terbuka tentang masa depan bersama.
Andai saja Habermas datang ke Kalimantan hari ini, mungkin ia akan bertanya, apakah kita masih memiliki ruang publik yang sehat? Apakah masyarakat adat, petani, nelayan sungai, perempuan desa, anak muda, akademisi, pemerintah dan swasta sungguh-sungguh dapat bicara satu sama lain sebagai sesama warga? Atau apakah yang kita miliki hanya serangkaian rapat, konsultasi publik dan seminar yang hasilnya sudah ditentukan sebelum percakapan dimulai?
Di sinilah Nancy Fraser masuk ke dalam percakapannya. Fraser adalah salah satu pemikir teori kritis paling berpengaruh saat ini. Ia banyak belajar dari Habermas, tapi juga jadi salah satu pengkritiknya yang paling tajam. Jika Habermas bertanya apakah semua orang dapat bicara, maka Fraser punya pertanyaan yang lebih mengganggu, siapa yang sebenarnya didengar? Karena menurut Fraser, demokrasi tidak cukup hanya menyediakan ruang bicara. Sebab dalam dunia nyata, tidak semua suara memiliki bobot yang sama. Ada suara yang sejak awal dianggap penting. Ada yang tidak relevan. Ada juga suara yang diberi mikrofon. Sementara ada suara yang hanya sekadar jadi latar belakang.
Dalam esainya tentang subaltern counterpublics, Fraser menunjukkan, bahwa kelompok-kelompok yang terpinggirkan sering kali harus menciptakan ruang mereka sendiri. Dalam ruang tersendiri itulah mereka bisa menyusun bahasa, pengalaman dan tuntutan politik mereka. Bagi Fraser, persoalan demokrasi bukan hanya tentang komunikasi, tapi juga soal kekuasaan. Dan di sinilah kritiknya menjadi sangat relevan bagi Kalimantan sebab kita sering melihat bahwa masyarakat lokal sebenarnya sudah bicara sejak lama. Masyarakat adat sudah bicara soal hutan. Perempuan sudah bicarakan pangan. Petani dan peladang sejak lama sudah berkesah soal tanah. Pemuda dan pemudi Dayak misalnya juga sudah mulai bicara tentang masa depan desa, lewu ataupun kaleka. Namun, pertanyaannya tetap sama, apakah mereka didengar? Ini soal krusial sebenarnya lama disuarakan. Siapa mau dengar?
Ketika sebuah perusahaan bicara soal pertumbuhan ekonomi, biasanya yang dia gunakan adalah bahasa angka. Pada saat birokrat berpidato tentang pembangunan, ia menggunakan bahasa target. Dan saat investor bicara tentang lahan, dia menggunakan bahasa produktivitas. Tapi, ya tetapi ketika masyarakat adat bicara tentang hutan, mereka sering menggunakan bahasa hubungan, relasi dan relasional. Dalam logikanya yang unik. Masyarakat adat bicara tentang leluhur dan sungai. Tentang ritual dan ladang. Juga soal anak cucu yang belum lahir.
Masalahnya, dalam banyak kasus, bahasa yang terakhir ini dianggap kurang rasional dibanding bahasa investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi rasionalitas masyarakat adat terabaikan. Padahal, justru di sanalah tersimpan pengetahuan yang memungkinkan hutan tetap bertahan selama ratusan tahun. Dalam konteks ini, Fraser mengingatkan, bahwa demokrasi bukan hanya soal memberi kesempatan bicara kepada semua orang. Demokrasi juga harus memberi kepastian, bahwa berbagai cara memahami dunia mendapat penghormatan yang setara.
Nah, menariknya, baik Habermas maupun Fraser sebenarnya dapat membantu kita membaca Kalimantan hari ini. Karena Habermas memberi kita cara memahami mengapa dialog publik penting sedangkan Fraser membantu kita melihat mengapa dialog sering gagal menghasilkan keadilan.
Hanya saya kira, Kalimantan masih memiliki sesuatu yang dapat ditambahkan ke dalam percakapan mereka. Karena ada sesuatu yang lahir dari pengalaman masyarakat adat sendiri. Dalam banyak komunitas Dayak, musyawarah bukan sekadar mekanisme mengambil keputusan. Di sana justru menunjuk pada cara menjaga keseimbangan hubungan. Dan itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan alam. Serta hubungan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Tujuan akhirnya bukan semata-mata mencapai kesepakatan, tetapi menjaga kehidupan bersama.
Di sini saya melihat ada satu pelajaran penting. Bahwa Habermas mengajarkan pentingnya komunikasi yang rasional. Lalu Fraser mengajarkan perlu adanya kesadaran terhadap kekuasaan. Sementara itu tradisi Dayak mengingatkan bahwa komunikasi dan kekuasaan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu keberlanjutan kehidupan.
Saat ini, kita hidup di masa ketika Kalimantan sedang berubah sangat cepat. Ada jalan-jalan baru dibangun. Diikuti investasi yang datang dari berbagai arah. Sementara kota-kota mulai berkembang. Dan tak lupa Ibu Kota Nusantara sedang dibangun. Di saat yang sama, kita juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Saat ini krisis iklim, kerusakan hutan, pencemaran sungai, konflik lahan dan semakin jauhnya generasi muda dari tanah serta pengetahuan leluhurnya. Nah dalam situasi seperti ini, pertanyaan tentang demokrasi menjadi semakin penting. Apakah pembangunan hanya akan ditentukan oleh mereka yang memiliki modal dan akses kekuasaan? Ataukah ia akan menjadi hasil percakapan yang sungguh-sungguh melibatkan masyarakat yang hidup bersama hutan, sungai dan tanah itu sendiri?
Pertanyaan ini tidak hanya bersifat politis, tapi juga menyentuh sisi ekologis sebab alam sesungguhnya sedang mengirimkan pesan setiap hari. Dimana hutan yang terbakar sedang bercerita. Sungai yang tercemar sedang bicara. Musim yang berubah sedang tiap hari mengirimkan signal alami. Dan, disini persoalannya bukan apakah mereka punya suara. Karena mereka terus mengirim pesan. Masalahnya adalah apakah kita masih memiliki kemampuan untuk mendengar.
Mungkin masa depan Kalimantan tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling keras bicara. Barangkali masa depan Kalimantan justru akan ditentukan oleh siapa yang paling mampu mendengar. Yaitu bisa mendengar masyarakat adat. Mendengarkan perempuan. Petani. Generasi muda. Juga mendengarkan hutan yang sejak lama telah bakesah kepada kita.
Habermas sesungguhnya sudah memberi kita harapan bahwa dialog masih mungkin. Dan, Fraser mengingatkan bahwa keadilan harus hadir di dalam dialog itu. Sementara tanah Kalimantan sendiri mengajarkan bahwa tujuan akhir dari setiap dialog bukanlah kemenangan satu pihak atas pihak lain, tapi justru keberlanjutan kehidupan bersama itulah tujuan. Sebab, ketika manusia tidak lagi mendengar sesamanya, demokrasi mulai melemah. Dan saat manusia tidak lagi mendengar hutan, maka masa depan mulai menghilang.***
*Sani Lake, Pegiat JPIC Kalimantan
Editor : Heru Prayitno