Radarsampit.jawapos.com - Pergantian pucuk pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tengah kasus dugaan korupsi rupanya bukan urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah itu menyebut keputusan mengganti Kepala BNPB Letjen Suharyanto dengan Letjen Kristomei Sianturi merupakan hak prerogatif Presiden.
Juru Bicara KPK Budi Setyanto menyampaikan hal tersebut setelah KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB pada era Suharyanto. Salah satu yang disebut ikut terseret dalam perkara tersebut adalah adik Suharyanto.
“Terkait dengan pergantian tersebut itu adalah hak prerogatif bapak Presiden,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (15/10).
Meski pergantian pimpinan BNPB merupakan kewenangan Presiden, proses hukum atas dugaan korupsi tersebut tetap berjalan. Budi memastikan KPK akan melakukan sejumlah langkah penyidikan untuk membuat perkara itu semakin terang.
“Tentu upaya-upaya paksa berikutnya pada tahap penyidikan akan terus dilakukan baik itu kegiatan penggeledahan ataupun kegiatan lain termasuk pemanggilan para saksi,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah Suharyanto masuk dalam daftar saksi yang akan diperiksa KPK, Budi tidak memberikan jawaban secara tegas.
Lima Tersangka Keluar Gedung KPK
Sebelumnya, lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (14/10) sore.
Kelima orang tersebut sebelumnya diamankan bersama 14 orang lainnya, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB. Mereka diamankan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Pantauan JawaPos.com di lokasi, kelima tersangka keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 16.49 WIB. Mereka mengenakan rompi oranye dan dikawal penyidik KPK saat meninggalkan ruang penyelidikan.
Para tersangka tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dicecar pertanyaan oleh wartawan.
Kasus tersebut kini memasuki tahap penyidikan. KPK menyatakan masih akan melakukan sejumlah upaya, termasuk penggeledahan dan pemanggilan saksi, untuk mengungkap perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB tersebut. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko