JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Lembaga Vox Politica Research merilis hasil survei nasional yang memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam survei tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menjadi nama yang paling banyak disebut responden ketika ditanya mengenai menteri dengan kinerja yang dinilai paling tidak memuaskan.
Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengatakan hasil survei tersebut harus ditempatkan sebagai gambaran persepsi masyarakat pada periode survei, bukan sebagai vonis terhadap individu.
“Hasil survei perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly kepada wartawan, Senin (28/9/2026).
Dalam pertanyaan top of mind (negative salience), Nusron Wahid disebut oleh 41,5 persen responden. Selanjutnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni 17 persen, Menteri HAM Natalius Pigai 13 persen, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto 10 persen, Menteri PAN-RB Rini Widyantini 7 persen, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi 4 persen.
Sebanyak 2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Angka tersebut menunjukkan nama-nama yang paling banyak disebut dalam pertanyaan survei, bukan peringkat objektif atas kinerja kementerian.
Potensi Korupsi Jadi Sorotan
Vox Politica Research juga menanyakan alasan ketidakpuasan responden terhadap kinerja para menteri yang disebut.
Sebanyak 41,5 persen responden menyebut potensi korupsi sebagai alasan. Kemudian 31,5 persen menilai program pemerintah belum terasa di masyarakat, 27,5 persen menilai kebijakan kurang tepat, 15,5 persen menyoroti komunikasi yang buruk, dan 12,5 persen menyebut pejabat tidak responsif.
Khusus mengenai kategori “potensi korupsi”, angka tersebut merupakan persepsi responden dalam survei, bukan temuan atau kesimpulan hukum bahwa menteri yang disebut melakukan tindak pidana korupsi.
Fadhly mengatakan hasil tersebut memperlihatkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian masyarakat dalam mengevaluasi pejabat publik.
“Data ini memperlihatkan bahwa responden memberikan perhatian serius terhadap integritas diri menteri dan seberapa jauh program pemerintah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas juga menjadi bagian dari evaluasi publik,” jelasnya.
Mayoritas Pilih Pemberhentian
Survei tersebut juga menanyakan langkah yang dianggap perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja memuaskan.
Sebanyak 67,5 persen responden memilih opsi pemberhentian dari jabatan menteri. Sementara 15,5 persen memilih pemindahan tugas, 10 persen menginginkan menteri tetap dipertahankan, dan 5 persen memilih pemberian target perbaikan.
Sebanyak 2 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Fadhly menegaskan, pilihan tersebut merupakan jawaban responden dalam konteks pertanyaan survei. Adapun keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan kewenangan Presiden.
RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan DPR
Selain mengevaluasi kinerja menteri, Vox Politica Research memotret persepsi masyarakat terhadap fungsi legislasi dan pengawasan DPR.
Lambatnya penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi persoalan yang paling banyak disorot, yakni 43,5 persen responden.
Berikutnya, 23,5 persen menyoroti lemahnya pemberantasan korupsi. Sebanyak 18 persen menilai pengawasan terhadap program prioritas pemerintah masih kurang, 10 persen menyoroti pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok, sedangkan 3 persen menilai penyerapan aspirasi masyarakat masih kurang.
Menurut Fadhly, temuan tersebut menunjukkan sejumlah tuntutan publik terhadap kinerja pemerintahan dan lembaga politik.
“Pesan utama yang dapat dibaca dari survei ini adalah adanya tuntutan responden terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, integritas pejabat publik, efektivitas program, serta pengawasan politik yang berjalan efektif. Temuan survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi, sementara keputusan mengenai pejabat maupun arah kebijakan tetap berada pada institusi yang memiliki kewenangan,” pungkasnya.
Survei Vox Politica Research dilaksanakan pada 15–25 September 2026 melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei tersebut menggambarkan persepsi responden pada periode pelaksanaan survei dan tidak secara otomatis menjadi ukuran objektif atas kinerja masing-masing pejabat. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko