JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Anggaran penanggulangan bencana di Indonesia dinilai terlalu kecil di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kondisi tersebut semakin menjadi sorotan setelah kebijakan efisiensi anggaran memangkas ruang fiskal sejumlah lembaga yang berada di garis depan penanganan bencana.
Ekonom menilai pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja negara. Sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bahkan didorong untuk dialihkan guna memperkuat mitigasi, penanganan, hingga pemulihan pascabencana.
Sebagai gambaran, pagu anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun ini hanya sekitar Rp490 miliar. Sementara Badan Geologi mendapat sekitar Rp796,29 miliar, Badan SAR Nasional (Basarnas) Rp1,455 triliun, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Rp2,463 triliun.
Jika digabung, anggaran keempat lembaga tersebut hanya sekitar Rp5,20 triliun. Nilai itu setara sekitar 1,55 persen dari anggaran awal program MBG yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun.
Meski anggaran MBG kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp240 triliun, nilainya tetap jauh lebih besar dibandingkan gabungan anggaran sejumlah lembaga utama yang menangani kebencanaan.
Anggaran Bencana Tertekan Efisiensi
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran turut menekan kemampuan pemerintah dalam menghadapi bencana sepanjang 2026.
Menurut dia, pemangkasan anggaran terjadi pada sejumlah lembaga yang memiliki peran strategis, seperti BNPB, Basarnas, BMKG, hingga pemerintah daerah.
Persoalannya, menurut Bhima, penyesuaian anggaran tidak bisa dilakukan secara cepat ketika bencana sudah terjadi. Akibatnya, keterbatasan anggaran berpotensi melemahkan kemampuan pemerintah sejak tahap mitigasi hingga penanganan dan rekonstruksi.
“Jadi, kemampuan lembaga untuk mitigasi, kemampuan lembaga pascabencana, rekonstruksi, itu jadi lemas semua,” ujar Bhima kepada JawaPos.com, Minggu (6/9).
Ia mengingatkan, lemahnya mitigasi justru dapat membuat kerugian yang ditimbulkan bencana semakin besar. Negara bukan hanya menghadapi kerusakan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga harus menanggung biaya kesehatan serta dampak ekonomi masyarakat.
Kerugian Karhutla Tembus Rp123,1 Triliun
Bhima menyebut kerugian ekonomi akibat karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026 berdasarkan perhitungannya telah mencapai Rp123,1 triliun. Nilai tersebut termasuk beban biaya kesehatan yang muncul akibat dampak kebakaran.
Ia khawatir pemangkasan anggaran kebencanaan tanpa penguatan mitigasi akan membuat persoalan serupa terus berulang.
“Kalau misalkan terus dilakukan pemangkasan anggaran, atau anggarannya memang tidak dinaikkan signifikan, maka kondisi yang sebelumnya bisa terjadi berulang di tahun depan. Korbannya akan semakin banyak, kerugian ekonominya makin banyak, biaya kesehatan yang makin banyak. Ini justru lebih merugikan,” katanya.
Bhima menilai penambahan anggaran untuk BNPB, Basarnas, maupun BMKG sekalipun dilakukan hingga dua kali lipat belum tentu mampu mengejar besarnya anggaran MBG.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu berani menggeser sebagian anggaran program prioritas tersebut untuk memperkuat kapasitas kebencanaan.
“Jadi lebih baik memang menggeser anggaran MBG sehingga punya prioritas. Pemerintah harus punya prioritas,” ujarnya.
Menurut Bhima, keselamatan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan arah belanja negara.
“MBG sebagian harus dikorbankan, digeser, gitu ya, untuk penanganan bencana. Karena kalau enggak, nanti kerugian ekonominya semakin besar,” tegasnya.
Ketimpangan Anggaran Dinilai Cermin Tata Kelola
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai ketimpangan alokasi anggaran tersebut menunjukkan persoalan serius dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurut dia, pemerintah semestinya memastikan anggaran negara diarahkan terlebih dahulu untuk kepentingan masyarakat luas, terutama kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman.
“Ya, itu contoh bahwa pemerintah tidak benar memanage negara ini. Karena kita tahu semua, pemerintahan sekarang ini melanggar semua tata kelola pemerintahan,” ujar Agus.
Ia menilai sejumlah anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik justru mengalami tekanan, sementara program prioritas pemerintah mendapatkan alokasi dana yang jauh lebih besar.
Agus juga mengingatkan agar anggaran jumbo untuk program seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diawasi secara ketat. Menurut dia, besarnya anggaran tanpa pengawasan memadai dapat membuka celah penyalahgunaan.
“Jadi, mau apa negara ini, gitu. Jadi ini contoh bahwa pemerintah tidak peduli dengan publiknya, dengan masyarakat,” katanya.
RAPBN 2027 Diminta Dikaji Ulang
Agus mendorong pemerintah mengevaluasi kembali rancangan anggaran untuk 2027 sebelum disahkan DPR RI. Menurutnya, momentum pembahasan RAPBN masih dapat dimanfaatkan untuk mengoreksi alokasi belanja agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Jadi sekarang ini, mumpung belum diketok, diubah lagi semua. Bahwa tetap ini uang rakyat, mana sekarang diminta dari pajak begitu besar,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi kembali program prioritas seperti MBG dan KDMP. Program yang telah memiliki fasilitas, menurut dia, seharusnya terlebih dahulu dioptimalkan sebelum pemerintah membangun fasilitas baru.
“Hentikan semua untuk MBG, hentikan untuk semua KDMP. Yang sudah ada, itu dioperasikan optimal, kan barangnya sudah ada, dioperasikan. Yang belum tidak usah dibangun,” tegas Agus. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko