JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Ustaz Abdul Somad (UAS) mengajak masyarakat kembali merenungkan makna kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi harus diisi dengan menjaga nilai kebangsaan dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
Dalam refleksinya pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, UAS menyinggung sejumlah persoalan yang masih dihadapi bangsa.
Mulai dari perjudian, korupsi anggaran negara, pelayanan publik, pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga ancaman perpecahan di tengah masyarakat.
UAS menilai tindakan yang bertentangan dengan nilai kemerdekaan dan Pancasila layak menjadi perhatian bersama.
“Orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi. Mereka adalah pengkhianat kebangsaan,” ujar UAS, dikutip dari Fajar.co.id, Senin (17/8/2026).
UAS kemudian mengaitkan kehidupan berbangsa dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ia menekankan pentingnya sila pertama sebagai salah satu landasan kehidupan bernegara.
Dalam penyampaiannya, UAS juga menyampaikan pandangan kontroversial mengenai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika membahas sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini,” ucapnya.
Tak hanya soal perjudian, UAS turut menyoroti praktik korupsi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, penyalahgunaan anggaran publik bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
“Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab,” katanya.
UAS kemudian menekankan bahwa masyarakat pada dasarnya hanya menginginkan hak dasar mereka terpenuhi, seperti akses jalan yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Bangsa ini tidak minta banyak, hanya minta haknya apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat,” ujarnya.
Menurut UAS, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan serta kesempatan memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan.
“Kalau anaknya sekolah subsidi pendidikan kalau tidak bisa gratis murahkan buat beasiswa, kalau sudah sekolah mau kerja buka lapangan pekerjaan, kalau dia mau makan makanannya murah,” tegasnya.
Ia kemudian mengkritik pemimpin maupun wakil rakyat yang dinilai tidak memenuhi hak dasar masyarakat.
“Pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan,” imbuhnya.
Dalam refleksinya, UAS juga mengingatkan masyarakat agar menjaga persatuan. Ia menyoroti pihak-pihak yang dinilainya berupaya memecah belah masyarakat dengan membawa isu agama.
Ia juga mengaitkan prinsip kehidupan bernegara dengan sila keempat Pancasila yang menekankan kerakyatan serta permusyawaratan.
UAS kemudian menyinggung kondisi ekonomi masyarakat, termasuk warga Indonesia yang bekerja ke luar negeri untuk mencari penghasilan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keadilan sosial dan kesempatan ekonomi harus terus diperjuangkan.
Ia mengaitkannya dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
UAS juga mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan membangkitkan kembali semangat perjuangan.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap diam ketika melihat ketidakadilan dan kebatilan. Namun, kritik dan aspirasi tersebut semestinya tetap diarahkan sebagai upaya memperbaiki kehidupan berbangsa.
“17 Agustus mesti jadi momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak mengamuk,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian menyampaikan kritik sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar.
“Semoga Allah merahmati negeri kita. Kalau ada yang lantang, mereka bukan marah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar,” pungkasnya. (*)
Editor : Slamet Harmoko