PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Kondisi tersebut terlihat dari antrean panjang kendaraan di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kelangkaan BBM disebut terjadi hampir di sejumlah daerah, mulai dari Pangkalan Bun, Sampit, Nanga Bulik, Sukamara, Palangka Raya hingga wilayah lainnya.
Situasi ini menjadi perhatian karena tidak hanya menyulitkan masyarakat memperoleh BBM, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi.
Baca Juga: BBM Langka di Lamandau, Warga Serbu SPBU hingga Antrean Mengular
Bambang mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat bertemu dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Dalam pertemuan itu, ia secara khusus menanyakan apakah terdapat pengurangan kuota BBM untuk Kalimantan Tengah.
Menurut Bambang, Menteri ESDM menyatakan bahwa tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kalimantan Tengah. Karena itu, ia mempertanyakan penyebab masih terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Kalau memang tidak ada pengurangan, kenapa antrean masih panjang dan bukan hanya Pertalite, termasuk Pertamax juga sulit didapat?” ujar Bambang menyampaikan kepada media, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Inilah Kategori Desil yang Tidak Bisa Lagi Beli BBM Bersubsidi
Ia meminta pemerintah segera mencari tahu penyebab kelangkaan BBM tersebut. Menurut politikus Partai Demokrat itu, kondisi di lapangan telah menimbulkan keresahan masyarakat. “BBM hilang, ke mana ini? Kalau kuotanya tidak dikurangi, harus dicari persoalannya,” tegasnya.
Bambang juga mempertanyakan pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terhadap distribusi BBM di Kalimantan Tengah.
Ia meminta pengawasan diperkuat, termasuk melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, agar distribusi dari penyalur hingga SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Ia berharap persoalan tersebut segera ditangani sehingga masyarakat tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab antrean panjang yang terjadi di sejumlah wilayah Kalteng. (sam)
Editor : Slamet Harmoko