RADARSAMPIT.JAWAPOS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih memiliki kewajiban pembayaran atau tunggakan sebesar Rp1,609 triliun yang berasal dari berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
Tunggakan tersebut mencakup pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga, mulai dari penyedia jasa, event organizer (EO), publikasi, hingga perguruan tinggi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan seluruh kegiatan yang menjadi dasar tagihan tersebut telah selesai dilaksanakan.
Baca Juga: DPR Dukung Rencana Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer
Namun, pembayaran belum dapat direalisasikan karena masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan revisi anggaran.
"Tapi ada beberapa ketentuan yang disyaratkan agar direview terlebih dahulu. Ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA, ada nilai tertentu yang harus direview oleh Inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses," ujar Agustina saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
Menurutnya, BGN saat ini tengah melakukan revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan agar pembayaran tunggakan dapat dilakukan melalui DIPA Tahun Anggaran 2026.
Agustina menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak ketiga yang hingga kini belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.
"Kami memahami kondisi ini berdampak kepada para mitra. Karena itu kami menyampaikan permohonan maaf dan memastikan seluruh kewajiban akan diselesaikan," katanya.
Meski menghadapi kendala administrasi, BGN menegaskan komitmennya untuk melunasi seluruh tunggakan pada tahun ini setelah proses revisi anggaran dan verifikasi selesai.
"Tapi insyaallah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini," tegasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan BGN, komponen tunggakan terbesar berasal dari belanja modal untuk aset dan pembangunan dapur yang dibiayai APBN dengan nilai mencapai Rp1,04 triliun.
Selain itu, terdapat tunggakan jasa lainnya seperti kegiatan EO dan publikasi sebesar Rp330,44 miliar, sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rp111,63 miliar, serta bantuan pemerintah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100,64 miliar.
Baca Juga: Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Dua Wakilnya Mengikuti
BGN juga masih memiliki kewajiban pembayaran untuk berbagai kebutuhan lainnya, termasuk belanja bahan seperti seragam, call center, dan perlengkapan operasional sebesar Rp16,12 miliar, kewajiban kepada Universitas Pertahanan sebesar Rp7,3 miliar, honor narasumber Rp813 juta, perjalanan dinas Rp684 juta, jasa konsultan Rp200 juta, serta sewa kendaraan insidentil Rp121 juta.
Secara keseluruhan, total tunggakan BGN dari kegiatan Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1,609 triliun dan menjadi salah satu fokus penyelesaian lembaga tersebut pada tahun ini. (*)
Editor : Slamet Harmoko