RADARSAMPIT.JAWAPOS.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul munculnya ribuan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan dan Sumatera.
Ia menilai kesiapsiagaan harus diperkuat melalui penambahan personel, peralatan, serta optimalisasi anggaran penanggulangan bencana.
Sonny mengaku langsung berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, setelah menerima laporan mengenai perkembangan karhutla.
"Begitu melihat pemberitaan hari ini, saya langsung berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Saya meminta agar situasi ini segera diberikan atensi penuh," kata Sonny, Jumat (17/7).
Berdasarkan data yang diterimanya, hingga 16 Juli 2026 luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 383,07 hektare, terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral.
Sementara secara nasional, luas lahan yang terdampak karhutla sejak Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 107 ribu hektare.
Meski demikian, Sonny menjelaskan bahwa tidak semua hotspot yang terdeteksi satelit menunjukkan adanya kebakaran nyata.
Di Kalimantan Selatan, terdapat 34 hotspot dengan kategori sedang hingga tinggi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kabupaten Tapin sebanyak 13 titik.
"Untuk fire spot atau kebakaran riil, saat ini tengah ditangani di dua lokasi lahan semi-gambut, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu seluas 2 hektare dan Kota Banjarbaru seluas 2 hektare.
Syukurlah, kualitas udara masih dalam kategori sedang dan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor tetap normal dengan jarak pandang mencapai 10 kilometer," ujarnya.
Sonny mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menetapkan Status Siaga Karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.
Berbagai upaya mitigasi juga telah dilakukan, di antaranya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembasahan lahan gambut, patroli terpadu, hingga penempatan 180 personel Brigdalkar Manggala Agni di sejumlah wilayah rawan.
Namun demikian, menurutnya kapasitas penanganan karhutla masih perlu ditingkatkan mengingat potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau.
"Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, terlihat jelas bahwa jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla memang kurang memadai. Karena itu saya sudah meminta Kementerian Kehutanan menambah personel dan peralatan, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi terkini," tegasnya.
Selain itu, Sonny mengusulkan empat langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan penanganan karhutla.
Pertama, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan APBD untuk mendukung program mitigasi seperti pengadaan armada tangki air, pompa portabel, alat pelindung diri, serta pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kedua, kepala daerah didorong segera memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah menetapkan status siaga darurat agar operasional patroli dan pembuatan sekat bakar dapat berjalan optimal.
Ketiga, ia mengusulkan integrasi anggaran lintas sektor, termasuk pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung pencegahan karhutla yang terkoordinasi dengan instansi terkait.
Keempat, apabila kemampuan anggaran daerah terbatas, BPBD kabupaten dan kota diminta segera berkoordinasi dengan BPBD provinsi untuk mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) maupun bantuan logistik kepada BNPB.
Sonny juga menegaskan bahwa perusahaan perkebunan dan kehutanan harus ikut bertanggung jawab dalam pencegahan karhutla.
"Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan hotspot harus proaktif memberikan dukungan personel maupun armada. Mereka tidak boleh hanya mementingkan kepentingan perusahaan dan mengabaikan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di sekitar konsesinya," pungkasnya. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko