Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan rencana pembangunan jaringan kereta api di wilayah tersebut tidak akan membebani keuangan negara maupun daerah.
Seluruh pembiayaan proyek akan ditanggung oleh investor swasta yang berminat mengembangkan konektivitas transportasi di provinsi termuda Indonesia itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, mengatakan pembangunan jaringan kereta api mengikuti arahan pemerintah pusat yang mendorong pengembangan moda transportasi tersebut melalui investasi swasta di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Sesuai arahan pemerintah pusat dalam Pra Musrenbangnas, pembangunan kereta api murni menggunakan investasi swasta,” ujar Bertius.
Menurutnya, pembangunan jalur kereta api menjadi solusi strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses transportasi darat.
Selain mempercepat mobilitas masyarakat, kehadiran kereta api diyakini mampu menekan biaya distribusi barang yang selama ini relatif tinggi akibat keterbatasan infrastruktur.
“Tujuan dibangunnya jaringan kereta api pasti untuk menekan biaya transportasi barang dan orang,” katanya.
Bertius menilai pembangunan rel kereta api juga memiliki sejumlah keunggulan dibanding pembangunan jalan baru. Selain mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar, proyek perkeretaapian dinilai lebih efektif dalam membuka konektivitas kawasan yang selama ini belum terjangkau transportasi massal.
Ia mengungkapkan, perusahaan swasta PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) telah memaparkan rencana investasi pembangunan jaringan kereta api kepada pemerintah daerah dan DPRD Kalimantan Utara.
“Tentu kita tunggu proses berikutnya,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara menyatakan dukungan penuh terhadap rencana investasi tersebut. PT INTRA disebut menawarkan pembangunan jaringan kereta api dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun.
Jalur yang direncanakan tidak hanya menghubungkan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara, tetapi juga diarahkan untuk terkoneksi dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, membenarkan pihaknya telah menerima audiensi dari PT INTRA terkait rencana pembangunan tersebut.
“Insya Allah investor kereta api akan masuk di Kaltara,” ujarnya.
Menurut Zainal, proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah Kaltara dengan IKN sekaligus membuka peluang integrasi transportasi yang lebih luas di Pulau Kalimantan.
Bahkan, ia berharap jaringan kereta api di masa mendatang dapat terhubung hingga ke wilayah Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai bagian dari konektivitas lintas batas di Pulau Borneo.
“Harapannya seluruh wilayah Kaltara dapat terhubung dengan IKN, bahkan ke depan bisa terkoneksi dengan Malaysia dan Brunei,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan pembangunan konektivitas di Kalimantan tidak cukup hanya mengandalkan jalan raya dan jalan tol.
Menurut AHY, Indonesia membutuhkan integrasi moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api agar pembangunan nasional lebih merata dan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
“Pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Kita membutuhkan konektivitas yang terintegrasi sesuai karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan,” ujarnya.
Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sendiri menjadi bagian dari pengembangan sistem perkeretaapian nasional hingga tahun 2045. Pemerintah pusat saat ini merencanakan pembangunan jaringan rel sepanjang 2.772 kilometer di Pulau Kalimantan yang akan mendukung konektivitas kawasan, termasuk pengembangan IKN dan wilayah perbatasan. (*)
Editor : Slamet Harmoko