JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi mulai menghangat. Tokoh NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mengingatkan agar kekuasaan negara tidak terlalu jauh mencampuri proses penentuan kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Gus Lilur menyoroti mulai munculnya percakapan mengenai calon pemimpin PBNU yang disebut mendapat restu penguasa atau dekat dengan lingkaran kekuasaan.
“Kita mulai mendengar percakapan tentang siapa yang direstui penguasa, siapa yang dekat dengan presiden, siapa yang mendapat dukungan jaringan negara, bahkan siapa yang dianggap aman bagi kekuasaan. Seolah-olah Muktamar NU hanya bisa selesai jika ada lampu hijau dari negara,” kata Gus Lilur kepada wartawan, Rabu (20/5).
Menurutnya, pandangan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga melukai sejarah panjang NU sebagai organisasi yang lahir dari perjuangan ulama, bukan dari kekuasaan negara.
“Justru negara ini berdiri karena jasa para ulama NU. Karena itu terasa tidak pantas apabila pemimpin NU harus terlebih dahulu mendapat restu dari penguasa negara yang negaranya sendiri ikut didirikan oleh para kiai NU,” tegasnya.
Ia mencontohkan hubungan Presiden pertama RI Soekarno dengan pendiri NU KH Hasyim Asy'ari sebagai gambaran bagaimana pemimpin negara dahulu menghormati otoritas moral ulama.
“Bung Karno berkali-kali datang meminta pandangan kepada Hadratus Syeikh. Yang datang kepada kiai adalah presiden. Bukan kiai yang datang meminta restu kepada presiden,” ujarnya.
Gus Lilur juga menyinggung peran besar NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Menurutnya, keputusan para ulama saat itu menjadi pemicu perjuangan rakyat melawan upaya penjajahan kembali oleh Belanda.
“Pesantren-pesantren berubah menjadi pusat konsolidasi perjuangan. Santri-santri turun ke medan perang. Laskar Hizbullah dan Sabilillah bergerak bersama rakyat mempertahankan republik,” bebernya.
Karena itu, ia mengaku prihatin apabila ada indikasi pengondisian dukungan, pembentukan poros politik, hingga penggunaan jaringan birokrasi untuk memengaruhi arah kepemimpinan PBNU menjelang muktamar.
“Ini soal martabat sejarah. NU bukan ormas biasa yang bisa diperlakukan sebagai alat politik kekuasaan. NU adalah pilar yang membuat republik ini berdiri dan tetap bertahan sampai hari ini,” pungkasnya. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko