Acara KONI Berujung Aksi Demo, Peserta Bawa Jemuran Celana Dalam, Ternyata Hal Ini Pemicunya
Slamet Harmoko• Rabu, 7 Januari 2026 | 09:41 WIB
Kolase aksi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kudus Bermartabat dan penampilan dancersport dalam acara KONI Award. (jawapos.com)
Radarsampit.jawapos.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kudus Bermartabat menggelar aksi unjuk rasa unik dengan membawa jemuran celana dalam, Senin (5/1/2026).
Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap penampilan dancersport dalam acara KONI Award di Pendapa Kabupaten Kudus pada 29 Desember 2025 lalu, yang dinilai melanggar etika dan norma lokal.
Dalam aksinya, massa mendatangi dua titik, yakni Gedung DPRD Kudus dan Pendapa Kabupaten Kudus. Selain membawa pengeras suara dan spanduk tuntutan, para demonstran membentangkan rentengan celana dalam yang diikat pada tali, kemudian dipasang di gerbang gedung sebagai simbol “matinya” etika dan kepatutan.
Koordinator aksi, Soleh Isman, menegaskan bahwa Pendapa Kabupaten Kudus merupakan simbol marwah pemerintah daerah yang seharusnya dijaga kehormatannya.
“Alasan bahwa itu bagian dari cabang olahraga tidak tepat. Seperti apakah atlet binaraga boleh tampil di jalan? Kan tidak patut,” ujar Soleh dalam orasinya.
Tak hanya menyoal tarian yang dianggap mengarah pada pornoaksi, massa juga menyoroti persoalan internal KONI Kudus.
Mereka menduga adanya manipulasi anggaran serta tata kelola kepengurusan yang dinilai tidak sehat. Penampilan tarian tersebut disebut sebagai puncak dari ketidakpekaan pengurus terhadap kearifan lokal masyarakat Kudus.
Respons Bupati Kudus
Aksi massa di Pendapa Kabupaten Kudus ditemui langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Birton. Di hadapan para pendemo, Bupati Sam’ani menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kegaduhan yang terjadi.
“Kami mohon maaf, dan kami sudah menegur Ketua KONI atas kejadian yang menimbulkan kegaduhan tersebut,” ujar Sam’ani.
Ia menjelaskan bahwa penampilan dancersport tersebut tidak tercantum dalam agenda resmi acara. Menurutnya, penampilan itu masuk tanpa laporan ke Bagian Umum maupun Protokol Pemkab Kudus.
“Saya sebenarnya meminta tidak ada award-awardan. Bahkan saya sendiri tidak hadir dalam acara itu. Bu Wakil juga hadir hanya sebagai undangan,” jelasnya.
Terkait tuntutan massa agar Ketua KONI Kudus dicopot, Bupati Sam’ani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung secara hukum organisasi.
“Kewenangan kami hanya sebatas memberikan teguran. Mekanisme pencopotan harus sesuai AD/ART KONI dan melalui pengurus cabang,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian, sebelum massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutannya. (jpg)
