JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah pusat bergerak cepat menanggapi banjir dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dengan mengerahkan sumber daya nasional untuk evakuasi bantuan darurat dan pemulihan infrastruktur.
Koordinasi antara kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan BUMN ditempatkan untuk memastikan bantuan sampai ke pengungsi dan akses jalan kembali dibuka.
Presiden Prabowo Subianto menuntaskan kunjungan kerja ke wilayah terdampak pada Senin 1 Desember 2025 untuk meninjau posko pengungsian dan kondisi jalan serta jembatan yang rusak.
Saat meninjau lokasi di Padang dan sekitarnya, Presiden menyatakan optimisme terhadap perbaikan akses dan layanan dasar di lapangan.
”Alhamdulillah, saya lihat pengungsi sudah tertangani dan akses mulai terbuka meski sejumlah jembatan masih perlu perbaikan listrik dan air sedang diperbaiki,” ujar Presiden saat bertemu warga dan relawan.
Menko PMK Pratikno mengatakan, Presiden memerintahkan penanganan bencana ini diperlakukan sebagai prioritas nasional.
Dia menegaskan ketersediaan dana serta logistik termasuk pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) untuk tanggap darurat.
Pemerintah juga mulai memetakan fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target pemulihan terukur dalam 100 hari serta rencana kerja hingga satu tahun ke depan.
”Instruksi Bapak Presiden jelas prioritas nasional dan semua fasilitas nasional dikerahkan. Termasuk penggunaan DSP agar respons cepat,” kata Pratikno.
Dalam penanganan lapangan, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan kehadiran negara untuk mendampingi para penyintas.
”Penyintas banjir jangan merasa sendiri. Negara hadir bersama Anda semua,” katanya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melaporkan, akses ke wilayah terdampak tengah terus dibuka, sehingga penyaluran bantuan dapat dipercepat.
”Alhamdulillah, semua daerah terdampak kini sudah dapat diakses, sehingga penyaluran bantuan bisa lebih lancar,” kata Mahyeldi.
Upaya pemulihan meliputi evakuasi, distribusi logistik, perbaikan akses jalan dan jembatan, serta penataan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah mengajak warga dan pemangku kepentingan untuk mengawasi capaian pemulihan secara transparan sehingga proses rehabilitasi berjalan cepat dan akuntabel. (*/ign)
Editor : Gunawan.