JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan efek berganda.
Selain menyuplai makanan bernutrisi bagi penerima manfaat program, program itu juga membuka peluang kerja dan menggerakkan perekonomian di tingkat lokal.
Sejak penerapan skala nasional, jumlah dapur dan satuan layanan MBG terus bertambah sehingga penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah meningkat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penentu agar pasokan bahan baku berjalan lancar.
Menurut Sony, pelibatan warga bukan hanya memperkuat ketersediaan bahan pangan tetapi juga membantu stabilitas distribusi ketika jumlah Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) meningkat.
”Dengan partisipasi warga pasokan bahan baku akan lebih terjamin seiring bertambahnya SPPG,” ujar Sony.
Pertumbuhan unit layanan MBG terlihat nyata di lapangan. Pusat-pusat dapur MBG yang dikelola BGN tercatat terus berkembang dari ribuan unit dan tersebar di banyak provinsi sehingga kebutuhan komoditas seperti sayur sayuran telur dan buah mengalami kenaikan permintaan.
Untuk itu, pemerintah dan BGN mendorong kegiatan bertanam di halaman rumah dan urban farming sebagai salah satu strategi menstabilkan pasokan lokal.
Keterlibatan sektor swasta juga tampak nyata. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan telah mendirikan ratusan SPPG dan mengalokasikan dana untuk mempercepat pembangunan dapur-dapur MBG.
”Kadin telah mengalokasikan Rp750 miliar untuk pembangunan 500 SPPG ini tanpa pembiayaan bank sebagai wujud kepercayaan terhadap program pemerintah,” kata Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie.
Upaya ini bagian dari target yang lebih besar untuk menambah jumlah SPPG dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Dampak ekonomi dari program ini juga terlihat pada angka penyerapan tenaga kerja.
Rata-rata satu dapur MBG menciptakan puluhan lapangan kerja, sehingga secara kumulatif ribuan warga menjadi bagian dari operasional program mulai dari pengolahan hingga distribusi bahan baku. MBG pun mendorong hilirisasi pertanian karena permintaan stabil dari dapur-dapur SPPG membuka peluang pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal.
Di Kalimantan Tengah, misalnya, data pemerintah daerah menunjukkan program MBG sudah menggerakkan ratusan tenaga kerja lokal dan supplier.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Herry Hernawan menyampaikan bahwa sejumlah SPPG aktif telah melayani puluhan ribu penerima manfaat sehingga manfaat sosial dan ekonomi langsung dirasakan masyarakat setempat.
”Dengan 58 SPPG yang aktif kami telah menjangkau lebih dari 150 ribu penerima manfaat,” ujar Herry. (*/ign)
Editor : Gunawan.