JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperkuat agenda hilirisasi untuk komoditas perkebunan prioritas seperti kelapa kakao tebu kopi mete lada dan pala dengan target pelaksanaan pada periode 2025–2027.
Program tersebut dirancang untuk memperkuat industri olahan di dalam negeri sekaligus mengikat rantai pasok dari hulu ke hilir sehingga menghasilkan produk bernilai tambah.
Kementan memproyeksikan bahwa langkah hilirisasi tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga sekitar Rp138,49 triliun serta membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah menargetkan perluasan areal tanam ratusan ribu hektare sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi dan ketersediaan bahan baku untuk industri olahan domestik.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, tujuan utama adalah mengakhiri kebiasaan mengekspor bahan mentah dan menggantinya dengan produk olahan di dalam negeri.
”Hilirisasi ini kita bangun supaya komoditas tidak lagi dijual sebagai bahan baku. Kita olah di dalam negeri agar petani dapat nilai tambahnya,” ujar Amran.
Menurutnya, fase ini akan didukung pembangunan fasilitas pengolahan mekanisasi pertanian serta perbaikan tata niaga untuk memperluas akses pasar ekspor.
Di tingkat daerah, program ini juga mendapat respons positif. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyatakan dukungan penuh bagi pembangunan hilirisasi yang berkelanjutan agar komoditas unggulan daerah memberi manfaat ekonomi nyata bagi petani.
”Sultra memiliki kekayaan komoditas perkebunan yang sangat besar. Tetapi kalau hanya menjual bahan mentah, kesejahteraan petani akan stagnan,” tuturnya.
Peran pelaku usaha turut ditekankan. Ketua Kadin Sumatera Barat Buchari Bachter mendorong pengembangan produk bernilai tambah, sehingga komoditas unggulan daerah tidak lagi hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah.
”Menyoal program hilirisasi untuk komoditas unggulan, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kelapa, dan gambir, mestinya ekspornya sudah menjadi produk bernilai tambah tinggi,” kata Buchari.
Sinergi antara pemerintah daerah pelaku usaha dan lembaga pembiayaan dianggap krusial untuk membiayai fasilitas pengolahan dan memperluas akses pasar.
Kementan berencana memuat target teknis, misalnya alokasi luas tanam serta aliran pendanaan untuk benih dan biaya tanam, sehingga produksi bahan baku bisa memenuhi kapasitas pabrik-pabrik pengolahan baru.
Rencana rinci tersebut juga memetakan potensi nilai ekonomi per komoditas sebagai bahan perencanaan kebijakan dan investasi. (*/ign)
Editor : Gunawan.