JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menyatakan posisi keuangan negara tetap stabil menjelang 2026 dengan pengelolaan fiskal yang dijaga ketat agar APBN terus berfungsi sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen itu seraya memastikan defisit anggaran tidak akan melewati batas aman.
”Defisitnya masih aman di bawah 3 persen enggak usah takut saya langgar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal,” ujarnya.
Pemerintah menjelaskan langkah konkret yang ditempuh meliputi penguatan penerimaan negara memperluas basis pajak dan nonpajak serta optimasi belanja agar prioritas program strategis tetap berjalan tanpa mengorbankan kestabilan fiskal.
Selain itu, pengendalian pembiayaan dipertegas untuk mencegah risiko pembengkakan beban utang yang dapat mengganggu keberlanjutan fiskal.
Seiring upaya itu, DPR dan Kementerian membahas kebijakan sektor komoditas yang berpotensi memengaruhi penerimaan dan stabilitas harga domestik.
Anggota Komisi XI DPR Anna Mu’awanah menyoroti usulan penyesuaian bea keluar untuk emas sebagai langkah menutup celah arbitrase antara harga domestik dan internasional.
”Harga emas melonjak sangat tajam. Pada kuartal pertama berada pada kisaran Rp2,8 juta per gram dan sekarang sudah mendekati Rp 4 juta. Jika pemerintah tidak menyesuaikan Bea Keluar, harga emas dalam negeri berpotensi lebih murah dari harga global dan itu bisa memicu arus keluar emas yang tidak terkendali,” tegas Anna.
Langkah penajaman bea keluar untuk batu bara juga dibahas sebagai upaya menjaga pasokan untuk industri domestik sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi negara.
Kementerian Keuangan bersama instansi teknis menyatakan, skema bea keluar emas dan batu bara masih dalam pembahasan teknis dan diperkirakan akan menempatkan tarif progresif tergantung kategori produk dan level harga agar sasaran kebijakan tercapai tanpa menimbulkan distorsi pasar.
Beberapa kajian awal memperkirakan potensi tambahan penerimaan dari bea keluar emas pada kisaran triliunan rupiah per tahun tergantung volatilitas harga dunia.
Dari sisi proyeksi makro, pemerintah mengadopsi asumsi pertumbuhan yang lebih optimistis untuk 2026 sebagai dasar penyusunan RAPBN sehingga kebijakan fiskal diarahkan mendukung target tersebut.
Pemerintah dan sejumlah lembaga riset menempatkan proyeksi pertumbuhan 2026 di kisaran sekitar 5,2 persen sampai 5,8 persen walau ada juga estimasi konservatif dari bank sentral dan lembaga independen yang sedikit berbeda.
Pangkal kebijakan fiskal yang menjaga defisit di bawah ambang batas menjadi landasan agar ruang fiskal tetap tersedia untuk program prioritas. (*/ign)
Editor : Gunawan.