JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan APBN 2025 dirancang untuk mendorong kebangkitan sektor manufaktur dan memperbesar kapasitas ekspor melalui instrumen fiskal yang diarahkan pada investasi padat karya, hilirisasi industri, dan penguatan rantai logistik.
Kebijakan ini ditempuh agar belanja negara memiliki efek langsung pada kapasitas produksi dan daya saing produk nasional di pasar internasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen tersebut sambil menekankan transformasi struktural ekonomi menuju basis manufaktur.
”Intinya adalah melakukan transformasi ekonomi,” kata Purbaya ketika menjelaskan strategi yang mengarahkan APBN untuk memperkuat basis manufaktur sebagai pilar pertumbuhan.
Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah memaksimalkan instrumen fiskal tanpa mengabaikan disiplin anggaran.
Dari sisi pelaksanaan, Kementerian Perindustrian melaporkan percepatan pembangunan kawasan industri dan fasilitas hilirisasi yang mendapat dukungan kebijakan fiskal.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencatat penguatan insentif fiskal untuk meningkatkan nilai tambah produk dan menilai ada peluang kenaikan permintaan ekspor untuk barang olahan.
”Pertumbuhan manufaktur pada triwulan III 2025 kembali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Agus.
Indikator makro dan sektorial memberi sinyal positif: Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada dalam zona ekspansif pada akhir triwulan III–IV 2025 yang menandakan aktivitas industri membaik, sementara data BPS menunjukkan nilai ekspor nonmigas Januari–Agustus 2025 meningkat dibanding periode sama tahun sebelumnya. Menjadi salah satu tanda bahwa dorongan fiskal mulai berbuah hasil pada sisi ekspor.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau tren ini dan menyesuaikan kebijakan bila diperlukan.
Meskipun APBN diarahkan pro-pertumbuhan, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap berlandaskan kehati-hatian untuk menjaga stabilitas makro.
Purbaya berulang kali menegaskan komitmen menjaga defisit dalam koridor yang kredibel sehingga ekspansi fiskal tidak mengganggu keberlanjutan anggaran negara.
”Sampai dengan akhir triwulan III-2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen PDB,” jelas Menkeu.
Para pelaku industri dan ekonom menyambut kebijakan fiskal tersebut, namun mengingatkan perlunya prioritas yang tepat sasaran dan pengawalan implementasi agar insentif benar-benar meningkatkan kapasitas produksi serta tidak menimbulkan distorsi.
Selain itu, upaya reformasi struktural dan penyiapan logistik yang efisien dinilai krusial agar manfaat pertumbuhan dapat menyebar lebih merata. (*/ign)
Editor : Gunawan.