Radarsampit.jawapos.com - Pernyataan menggegerkan terkait penggantian ahli gizi profesional dengan lulusan SMA berpelatihan singkat kini jadi polemik besar.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diperlukan ahli gizi sarjana, cukup tenaga lulusan SMA yang mengikuti pelatihan selama tiga bulan.
Menurut dia, sebenarnya tidak perlu “ahli gizi profesional” yang sarjana.
Cukup menggunakan lulusan SMA yang dilatih selama tiga bulan dan disertifikasi. Dia juga mengucap kata yang membuat viral seperti.
"Satu tenaga yang menangani gizi tidak perlu ahli gizi".
Kata Cucun dalam pernyataannya baru-baru ini.
Menurut laporan, Wakil Ketua DPR itu menyebut bahwa dengan pelatihan singkat dan sertifikasi resmi.
Tenaga dari latar belakang non-gizi bisa mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kata-katanya ini mengejutkan publik di tengah sorotan kasus keracunan MBG yang terus bermunculan di berbagai daerah.
Di satu sisi, ide ini tampak “solusi cepat” untuk masalah kekurangan tenaga gizi. Tapi di sisi lain, pernyataan tersebut menghadirkan ironi besar terkait standar profesi.
Risiko Kualitas dan Keamanan Gizi
Ahli gizi profesional biasa menjalani pendidikan universitas dan pelatihan mendalam.
Dalam program MBG, peran ahli gizi dianggap krusial untuk menjaga kualitas menu.
Proses pengolahan agar aman bagi penerima manfaat.
Namun, Dewan dari Komisi IX DPR telah menyatakan bahwa banyak ahli gizi di SPPG (dapur gizi) “tidak berfungsi dengan baik.”
Kasus keracunan makin sering terjadi Menurut laporan Detik Health. hingga September 2025, tercatat 6.517 kasus keracunan akibat MBG.
Jika pengawas gizi digantikan oleh tenaga yang hanya punya kursus singkat. Risiko kompromi pada keamanan makanan anak-anak bisa jadi jauh lebih besar.
Kelangkaan Ahli Gizi Dicukupi dengan Pengawas Gizi?
Alasan Cucun mendapat dukungan karena kekurangan ahli gizi di lapangan.
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, profesi ahli gizi “mulai langka.”
Maka DPR dan BGN mengusulkan alternatif merekrut tenaga dari disiplin lain seperti kesehatan masyarakat atau teknologi pangan.
Tapi apakah kandidat dengan latar belakang SMA + kursus 3 bulan benar-benar mampu menjaga standar gizi.
Yang kompleks seperti proporsi makronutrien, mikronutrien, hingga sanitasi dapur? Banyak pihak menilai itu sebagai pengurangan standar profesi secara drastis.
Keangkuhan dalam Perdebatan Publik yang Memanas
Dalam rapat konsolidasi SPPG di Kabupaten Bandung, Cucun menyampaikan bahwa ia ingin mengganti istilah
“ahli gizi” menjadi “pengawas gizi” agar persyaratan menjadi lebih longgar.
Dia juga mengatakan “Republik ini bukan milik ahli gizi.”
Pernyataan semacam ini dianggap oleh banyak orang baik profesional gizi maupun masyarakat
Sebagai bentuk arogan dan merendahkan kompetensi para sarjana gizi.
Ancaman Kesehatan Anak dan Reputasi Program MBG
Kualitas gizi Dengan pengawas gizi yang “ringan” kompetensinya, komposisi menu bisa jadi tidak memadai. Bahkan berbahaya jika standar sanitasi tidak diawasi dengan ketat.
Keselamatan Kasus keracunan terus menyeruak.
Komisi IX DPR pun menegaskan pengawasan kualitas makanan harus diperkuat
Tidak cukup hanya menutup SPPG bermasalah.
Moral profesi Para ahli gizi menyebut wacana ini melecehkan profesionalisme dan menurunkan martabat ilmu gizi.
Opini publik Netizen hingga orang tua anak sekolah mempertanyakan. Apakah “instan” benar-benar bisa diandalkan untuk persoalan gizi anak yang esensial?***
Editor : Slamet Harmoko