JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mengebut penyelesaian dokumen pra-studi kelayakan untuk 18 proyek hilirisasi strategis dengan total investasi sekitar Rp618,13 triliun yang ditargetkan rampung sebelum akhir 2025 sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk memperkuat industrialisasi dan kemandirian energi.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyatakan seluruh dokumen pra-FS dipercepat agar eksekusi proyek bisa segera dijalankan.
”Pasti (eksekusi) akan bertahap. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” sehingga tahapan konstruksi dapat ditindaklanjuti pada 2026.
Salah satu proyek prioritas adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif bahan bakar yang dirancang membantu substitusi impor LPG dan memaksimalkan pemanfaatan gas domestik.
Pemerintah berharap DME menjadi bagian penting dalam portofolio energi nasional dan mulai memasuki tahap pembangunan pada tahun depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan Presiden sehingga percepatan menjadi fokus utama rapat terbatas pemerintah.
Bahlil menekankan, percepatan proyek akan memberi dampak ekonomi riil.
”Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Danantara bekerja sama mengkaji skema pembiayaan proyek termasuk model bisnis dan lokasi untuk memastikan proyek berjalan terintegrasi.
Tim satgas juga menyiapkan mitigasi izin sosial dan lingkungan agar realisasi proyek dapat berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja lokal.
Proyeksi pemerintah menunjukkan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 270 ribu orang dari keseluruhan paket proyek.
Dari sisi pembiayaan, CEO Danantara Rosan Roeslani melaporkan adanya komitmen pendanaan signifikan yang sudah dikantongi badan tersebut.
Rosan menyebut komitmen “USD 7 miliar” dalam bentuk equity dan kerja sama strategis dengan investor global serta membicarakan kerja sama lebih lanjut dengan sovereign wealth fund untuk mendukung proyek-proyek prioritas.
Rincian sumber dan skema pendanaan akan terus diperdalam sejalan penyelesaian pra-FS.
Jika seluruh studi kelayakan tuntas dan skema pendanaan final, pemerintah menaruh harapan agar kelancaran proyek-proyek hilirisasi bukan hanya memperkuat ketahanan energi dan substitusi impor tetapi juga mendorong pemerataan investasi di luar Pulau Jawa serta peningkatan kapasitas manufaktur nasional.
Keberhasilan ini akan diukur dari realisasi konstruksi pencapaian serapan tenaga kerja dan kemampuan menurunkan ketergantungan impor energi. (*/ign)
Editor : Gunawan.