JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan kebijakan insentif sebagai salah satu alat utama untuk menggerakkan proses hilirisasi sumber daya alam dan memperkuat daya saing industri nasional.
Dukungan ini dirancang untuk menarik modal dan mengakselerasi pembangunan fasilitas pengolahan dalam negeri sehingga nilai tambah SDA meningkat.
Bentuk fasilitas yang diberlakukan mencakup berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. Mulai dari keringanan pajak hingga keringanan bea masuk untuk barang modal yang menunjang proses produksi dan investasi pabrik pengolahan.
Harapannya, skema tersebut membuka ruang bagi masuknya investasi berteknologi dan menyerap tenaga kerja baru secara berkelanjutan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah telah menyalurkan insentif dalam skala besar sepanjang periode terakhir.
”Total fasilitas insentif yang telah dikonsolidasikan dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Ini menunjukkan komitmen besar negara untuk menarik investasi berkualitas,” katanya.
Meski anggaran dan fasilitas besar disediakan, Todotua mengingatkan, pemberian insentif saja tidak cukup bila kapasitas riset domestik belum kuat.
Dia mencontohkan, kondisi industri nikel di Morowali sebagai bukti bahwa fasilitas produksi masif belum secara otomatis diikuti pemanfaatan hasil riset lokal.
”Kita sudah punya lebih dari 50 smelter nikel di Morowali. Tapi berapa banyak karya riset anak bangsa yang benar-benar dipakai di sana? Ini yang harus kita benahi,” ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, kementerian menyiapkan kebijakan tambahan yang menuntut kontribusi nyata dari perusahaan penerima fasilitas.
Mulai 2026, pemerintah menargetkan perusahaan terutama yang menikmati insentif turut aktif dalam mendanai riset terapan program beasiswa dan pengembangan talenta agar transfer teknologi dan kemandirian teknologi dapat terjadi lebih cepat.
”Mulai tahun depan, perusahaan yang sudah menikmati fasilitas insentif harus ikut memperkuat dunia akademik. Kita dorong adanya program beasiswa dan riset bersama,” kata Todotua.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memaksa sinergi antara industri akademik dan pemerintah agar output hilirisasi lebih berkelanjutan.
Keberhasilan strategi ini nantinya akan diukur bukan hanya oleh besarnya nilai insentif tetapi oleh hasil nyata seperti meningkatnya konten lokal teknologi proses, paten dan publikasi riset yang diaplikasikan di pabrik pengolahan, serta kemampuan sektor industri mengurangi ketergantungan impor teknologi.
Untuk itu, diperlukan desain program insentif yang mengaitkan manfaat fiskal dengan indikator kontribusi riset dan pembangunan kapasitas Sumber Daya Manusia. (*/ign)
Editor : Gunawan.