JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menunjukkan lonjakan cakupan yang cepat.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga 11 November 2025 jumlah penerima manfaat program ini sekitar 42 juta orang di seluruh nusantara jauh melampaui target awal 17,5 juta.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa laju tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan untuk mencapai sasaran jangka lebih luas.
”Alhamdulillah capaian saat ini telah melampaui target awal namun kami mempercepat langkah agar bisa mengejar target 82,9 juta penerima,” ujar Dadan saat rapat dengan Komisi IX DPR.
Pertumbuhan penerima manfaat ini berjalan beriringan dengan perluasan infrastruktur layanan.
Sampai November 2025, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang sering disebut dapur MBG telah mencapai 14.853 unit jauh melampaui target awal 5.000 unit.
Fasilitas tersebut tersebar di 38 provinsi meliputi 509 kabupaten/kota dan 7.022 kecamatan.
Dadan merinci, kelompok yang paling banyak menerima bantuan adalah pelajar sekolah dasar.
Untuk jenjang SD kelas 1–3 tercatat sekitar 7,77 juta penerima sedangkan SD kelas 4–6 sekitar 7,53 juta.
Data lain menunjukkan penerima di tingkat SMP mencapai 6,64 juta sementara SMA dan SMK masing-masing 3,59 juta dan 3,35 juta peserta.
Kelompok rentan lain yang masuk daftar penerima meliputi ibu hamil 267.657 orang ibu menyusui 599.678 orang serta balita 1,82 juta orang.
”Jenis sasaran sekarang sudah beragam dan total kelompok yang sudah kami jangkau mencapai sekitar 420.000 kelompok dan alhamdulillah lebih dari setengah target tahun 2025 sudah terpenuhi,” kata Dadan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa capaian program tidak hanya dalam hitungan individu tetapi juga skala kelompok penyelenggara MBG.
Sebagai penguatan tata kelola program, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 yang membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
Tim ini diberi mandat untuk menyinkronkan pelaksanaan antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah serta melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan berkala.
Untuk menilai dampak pelaksanaan di lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah melakukan survei lapangan yang mencakup 611 SPPG di 35 kabupaten/kota.
Menurut Didik Nursetyohadi dari Tim Analisis Ekonomi BPS Jateng survei ini merupakan bagian kerja sama dengan BGN dan berfungsi sebagai rujukan evaluasi kebijakan pangan nasional.
”Survei ini bertujuan menilai dampak pelaksanaan MBG dan saat ini pendataan sudah berlangsung hasilnya nanti diserahkan ke BGN,” ujar Didik.
Survei dilaksanakan pada periode 27 Oktober hingga 14 November 2025. (*/ign)
Editor : Gunawan.