JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan pendekatan verifikasi berlapis untuk menjaga mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar setiap porsi yang diterima peserta didik aman dikonsumsi bergizi sesuai standar dan tersalurkan tepat sasaran.
Pendekatan ini adalah bagian dari upaya memperkuat pengawasan mulai dari sumber bahan baku hingga penyajian di sekolah.
Auditor Itwasda Polda Papua Kombes Pol Sandi Sultan menyatakan, Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Papua sudah melakukan pemeriksaan yang membuat produk MBG dinyatakan layak konsumsi setelah dicek oleh tim gizi.
Sekolah-sekolah di wilayah Distrik Jayapura Utara disebut menerima sajian yang memenuhi kebutuhan gizi anak.
”Kami pastikan setiap produk MBG telah lulus uji kualitas dan layak dikonsumsi setelah diperiksa tim gizi,” kata Sandi Sultan.
Badan Gizi Nasional (BGN) merinci tiga lapis verifikasi untuk memastikan mutu program.
Lapisan pertama menitikberatkan pra-kualifikasi pemasok meliputi verifikasi legalitas usaha pemenuhan standar keamanan pangan izin edar dan kepatuhan sertifikasi termasuk kehalalan serta penelusuran asal bahan baku dan kesiapan rantai dingin.
Lapisan kedua memfokuskan pada produksi dan distribusi dengan uji sampling berkala meliputi pemeriksaan organoleptik mikrobiologi dan kandungan gizi di laboratorium terakreditasi serta dokumentasi chain of custody dan penggunaan kode QR untuk traceability tiap batch.
Lapisan ketiga adalah pengawasan lapangan berupa audit rutin inspeksi mendadak pengambilan sampel acak dan kanal pengaduan terpadu dengan mekanisme respons cepat serta sanksi bertingkat untuk pelanggar.
BGN melaporkan progres verifikasi dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus bertambah jumlahnya sebagai bagian dari perluasan cakupan program.
Angka capaian verifikasi terbaru menunjukkan ribuan SPPG telah siap beroperasi sebagai bagian dari persiapan perluasan layanan MBG secara bertahap.
”Verifikasi berlapis menjamin setiap produk MBG melalui rangkaian pemeriksaan yang dapat dilacak sehingga keamanan dan kandungan gizi tidak ditawar,” ujar Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah menekankan potensi program MBG untuk menjadi pendorong ekonomi lokal apabila memasok dari UMKM setempat, sehingga program ini memberi dampak berganda bagi pelaku usaha kecil.
”Harapannya program MBG dapat menghasilkan efek berganda yang menggerakkan roda ekonomi lokal,” kata Siti Mukaromah.
Untuk meningkatkan transparansi, BGN menyiapkan dashboard ringkas yang menampilkan jumlah sampel yang diuji tingkat kepatuhan temuan audit dan tindakan korektif.
Sekolah komite orang tua dan puskesmas dilibatkan dalam edukasi higienitas food handling dan literasi gizi agar kualitas terjaga sampai ke peserta didik.
Pemerintah juga mengundang partisipasi publik untuk melaporkan temuan melalui kanal resmi yang tersedia. (*/ign)
Editor : Gunawan.