JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto makin mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan organisasi.
Para pendukung menilai jasa Soeharto dalam menjaga stabilitas serta mendorong pembangunan ekonomi layak dihargai oleh negara meskipun rencana tersebut juga memicu perdebatan publik.
Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadli Zon menegaskan, mekanisme penetapan gelar bersifat berlapis dan berbasis kajian.
Menurut Fadli, proses pengusulan bermula dari aspirasi masyarakat di daerah yang kemudian ditelaah oleh tim peneliti beranggotakan pakar lintas disiplin.
”Proses pengusulan pahlawan ini adalah proses dari bawah dari masyarakat dari kabupaten/kota kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” ujarnya.
Fadli juga menyatakan, beberapa nama termasuk Soeharto telah beberapa kali diusulkan pada periode sebelumnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan, partainya setuju dengan rencana pemberian gelar tersebut.
Irma menilai, salah satu alasan dukungan adalah peran Soeharto dalam menjaga keamanan dan stabilitas politik selama masa pemerintahannya.
”NasDem melalui Wakil Ketua Umum Pak Saan Mustopa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kami menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan presiden Soeharto,” kata Irma.
Dukungan serupa datang dari beberapa tokoh organisasi kemasyarakatan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhadjir Effendy menyatakan, organisasi yang dipimpinnya menilai jasa Soeharto layak dikenang dan mendapat penghargaan negara.
Menurut Muhadjir keteladanan dan kontribusi Soeharto terhadap pembentukan ketertiban dan pembangunan ekonomi merupakan alasan utama dukungan tersebut.
”Tidak ada satu pun orang yang bisa memungkiri andil Pak Harto terhadap bangsa Indonesia,” ujarnya.
Namun, usulan pemberian gelar ini tidak tanpa penolakan. Beberapa pihak menuntut agar proses dilihat secara objektif dan mempertimbangkan rekam jejak penuh termasuk tuduhan pelanggaran HAM dan aspek historis lain yang masih menjadi perdebatan.
Organisasi HAM dan beberapa pengamat menyatakan keberatan terhadap rencana ini dan mengingatkan pentingnya kajian menyeluruh sebelum keputusan diambil. (*/ign)
Editor : Gunawan.