JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – DPR bersama pemerintah intensif mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan mutu bahan, proses produksi, dan distribusi memenuhi standar keamanan pangan, sehingga program benar-benar memberi manfaat bagi perkembangan anak.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap MBG setelah munculnya laporan kasus keracunan di beberapa daerah.
Menurut Puan, fungsi pengawasan DPR akan dijalankan secara menyeluruh agar akar masalah segera terdeteksi dan tidak terulang.
”Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” ujarnya.
Puan menekankan, MBG merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan gizi anak bangsa sehingga pelaksanaan teknisnya tidak boleh lengah.
”Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” katanya.
Sebagai konteks, pemerintah mencatat perkembangan cepat pelaksanaan MBG sejak peluncuran program, termasuk pembentukan dapur-dapur SPPG yang melayani jutaan anak.
Oleh karena itu, perbaikan tata kelola dan pengawasan menjadi fokus agar manfaat program maksimal.
Di tingkat lapangan, Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Polda Sulawesi Tengah dipaparkan sebagai salah satu contoh praktik yang menerapkan prosedur ketat kualitas dan higienitas.
Kepala SPPG YKB Polda Sulteng, Aldi, menyampaikan langkah-langkah yang mereka jalankan untuk mencegah risiko kontaminasi.
”Setiap hari sebelum makanan disalurkan, kami melakukan uji cepat terhadap kandungan formaldehida nitrit arsen dan sianida untuk memastikan seluruh menu aman dikonsumsi,” jelas Aldi.
SPPG YKB juga melaporkan telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi penjamah makanan sehingga tenaga operasional memiliki kompetensi higienis yang diperlukan.
Kegiatan pelatihan/sertifikasi penjamah makanan untuk petugas di Palu dilaporkan digelar pada 25 Oktober 2025 oleh Badan Gizi Nasional bersama mitra terkait. (*/ign)
Editor : Gunawan.