SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah SPBU di Kota Sampit.
Dia mendesak aparat turun tangan menertibkan kelompok yang diduga menguasai antrean solar bersubsidi dengan jaminan ”beking” dari oknum tertentu.
Menurut Sihol, antrean panjang solar bersubsidi di hampir seluruh SPBU di Sampit sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian nyata.
Situasi itu diperparah dengan keberadaan kelompok preman yang menguasai area pengisian bahan bakar dengan alasan sebagai juru parkir.
”Solar bersubsidi masih didominasi para preman berkedok tukang parkir. Dalam satu SPBU saja bisa dijaga tiga sampai empat orang preman. Akibatnya, para sopir angkutan truk dan pikap sangat kesulitan mendapatkan solar bersubsidi secara normal. Ini siapa sebenarnya yang bermain?” ujarnya, kemarin (17/10).
Dari hasil reses di beberapa lokasi wilayah daerah pemilihan (dapil) I Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sihol mengungkapkan, banyak sopir mengeluh karena harus membayar antara Rp150-200 ribu agar bisa mendapatkan solar tanpa harus antre.
”Para sopir terpaksa membayar agar tidak mengantre. Kalau tidak, mereka bisa menunggu berjam-jam, bahkan kehabisan bahan bakar. Ini jelas tidak adil bagi masyarakat yang seharusnya berhak atas subsidi,” tegasnya.
Sihol juga mengaku menerima informasi dari warga, bahwa aksi para preman tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun karena adanya dugaan jaminan keamanan dari oknum aparat penegak hukum.
”Tentu ini bisa masuk akal, karena mereka hampir tidak pernah bisa ditertibkan sepanjang setoran masih berjalan lancar kepada para oknum tersebut. Jika dulu ada penertiban di salah satu SPBU, itu patut diduga disebabkan macetnya setoran alias kurang lancar,” ucapnya.
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus segera turun tangan menertibkan praktik pungli di SPBU.
Penegakan aturan yang tegas sangat penting demi menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat pengguna bahan bakar bersubsidi.
”Kami kembali mengingatkan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menertibkan para pungli yang ada di setiap SPBU. Mari kita berbenah kembali agar semua lapisan masyarakat merasa terayomi dan bisa bekerja dengan nyaman,” tegasnya. (ang/ign)
Editor : Gunawan.