JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, program Sekolah Rakyat menempati posisi strategis dalam kebijakan pendidikan.
Program itu yang disebut berpihak pada lapisan rakyat berpenghasilan rendah itu menjadi langkah jangka panjang untuk memutus siklus kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih terarah dan terintegrasi.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, Sekolah Rakyat ditempatkan sebagai prioritas nasional yang membutuhkan komitmen penuh dari pemerintah daerah.
Menurut Agus, upaya ini bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi menyasar transformasi manusia melalui pemberdayaan keluarga miskin.
”Sasaran Sekolah Rakyat jelas. Keluarga desil 1. Tidak boleh ada titipan-titipan. Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan,” ujar Agus Jabo.
Dia menambahkan, arah kebijakan kini bergeser dari sekadar perlindungan sosial ke pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.
”Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak anak-anak berdaya, dan keluarga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial,” tegasnya.
Sementara Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, perlunya kesiapan fisik dan fasilitas agar program berjalan efektif.
Menurut AHY, pemerintah pusat berkewajiban memastikan mutu fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat sesuai standar sehingga manfaat program dapat dirasakan keluarga kurang mampu.
”Secara serius kami kawal agar bukan hanya secara infrastrukturnya, tetapi secara fisik harus siap fasilitas pendidikannya, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini adalah strategi yang diharapkan benar-benar bisa memutus rantai kemiskinan, karena dengan memiliki kesempatan untuk sekolah secara serius dan fokus, mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik,” kata AHY.
Di tingkat daerah, Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Asren Nasution menyebut pembangunan Sekolah Rakyat telah dimulai di beberapa lokasi dengan memanfaatkan aset pemerintah pusat dan daerah sebagai sarana awal.
Menurut Asren, pendekatan ini menandakan sinergi antarlevel pemerintahan untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem lewat jalur pendidikan.
”Tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat sudah dimulai di beberapa lokasi menggunakan aset pemerintah pusat dan daerah,” jelas Asren.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Jombang Daffa Raihananta menilai inisiatif Sekolah Rakyat sejalan dengan semangat pemerataan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.
”Program Sekolah Rakyat menunjukkan semangat pemerataan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ini sejalan dengan nilai-nilai kerakyatan yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara,” ujarnya. (*/ign)
Editor : Gunawan.