JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah meluncurkan gelombang baru Sekolah Rakyat berasrama dengan target pembangunan dan renovasi ratusan titik untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, berupaya memastikan bantuan tepat sasaran melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Pada fase awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen serta renovasi sejumlah bangunan sekolah yang dimanfaatkan sebagai rintisan SR.
Pembangunan fisik dan renovasi dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum agar fasilitas siap menampung dan melayani peserta didik secara terpadu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya interoperabilitas data untuk memastikan sasaran program tepat.
”Kita ingin ada keterpaduan antarprogram daerah dengan kementerian dan lembaga, mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Gus Ipul saat memaparkan skema pelaksanaan SR.
Instruksi Presiden yang mengamanatkan pengelolaan data tunggal juga menjadi landasan operasional agar bantuan dan layanan terdistribusi secara akurat.
Salah satu model yang diangkat pemerintah adalah Sekolah Rakyat Berasrama khusus bagi anak yang berisiko putus sekolah.
Gus Ipul melanjutkan, pemerintah menjamin seluruh biaya kebutuhan siswa, mulai dari biaya sekolah hingga asrama.
Model berasrama dirancang untuk memberi lingkungan aman dan terproteksi, sehingga anak dapat fokus belajar tanpa tekanan ekonomi di rumah.
Dukungan program tidak hanya berupa bangunan dan asrama. Pemerintah mengalokasikan mekanisme beasiswa dan program pendampingan agar lulusan SR mendapat akses lanjut ke jenjang pendidikan tinggi dan peluang kerja.
Di sisi teknis anggaran dan pelaksanaan, Roni Parasian dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan menyatakan, program dirancang menggunakan sinergi anggaran lintas kementerian untuk meminimalkan beban APBN.
”Program ini mengoptimalkan anggaran lintas kementerian, sehingga tidak membebani APBN,” kata Roni.
Penyusunan anggaran terintegrasi jadi kunci agar program berkelanjutan dan akuntabel.
Kemensos juga menyajikan data lapangan untuk mempertegas urgensi intervensi.
”Data menunjukkan bahwa di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400 ribu anak usia SMA yang tidak bersekolah. Sekolah Rakyat adalah solusi konkret untuk menjawab persoalan tersebut memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera,” kata Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico.
Pelaksanaan tahap rintisan telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan pemanfaatan gedung negara dan renovasi bertahap.
Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan ekpansi lebih luas dan pemantauan dilakukan lewat sistem pelaporan terintegrasi untuk mengevaluasi output seperti angka partisipasi sekolah retensi siswa dan outcome seperti akses ke pendidikan tinggi atau pekerjaan. (*/ign)
Editor : Gunawan.